Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangani Pengungsi Rohingya, Pemerintah Diminta Gandeng Pengusaha hingga LSM

Kompas.com - 22/05/2015, 18:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Bahri Anshori mengatakan, Pemerintah Indonesia harus menggerakkan sejumlah pemangku kepentingan untuk membantu menangani masalah pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh.

"Pemerintah harus banyak akal, kan punya mitra banyak. Kita banyak pengusaha kaya, LSM, bahkan ada Muhammadiyah yang merespon baik Rohingya," ujar Syaiful dalam diskusi di Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Syaiful mengatakan, negara-negara ASEAN harus membuka mata menyikapi persoalan ini. Menurut dia, Indonesia mampu menjadi penggerak negara lainnya untuk mendiskusikan kebijakan serta langkah yang akan diambil untuk menangani pengungsi Rohingya.

"Sudah waktunya Indonesia menggalang kekuatan ASEAN untuk membicarakan Rohingya. ASEAN harus bergerak," kata Syaiful.

Menurut Syaiful, Pemerintah Indonesia juga jarus membuat pemetaan rencana ke depan, karena mustahil selamanya para pengungsi itu selamanya. Bagaimana pun, kata dia, pengungsi Rohingya harus kembali ke negara asalnya.

"Ada persoalan negara di dalam (negara asal). Bikin roadmap, bagaimana Rohingya bisa ditangani dan bisa dikembalikan ke negaranya," ujar dia.

Lebih dari 600 pengungsi Rohingya asal Myanmar dan Banglades mendarat di Pantai Langsa, bagian timur Provinsi Aceh, Jumat (15/5) pagi. Rombongan ini adalah yang kedua setelah rombongan pertama terdampar di perairan Aceh bagian utara, Minggu (10/5).

Hingga saat ini, ada sejumlah pengungsi Rohingya yang berada di Langkat, Sumatera Utara sudah dialokasikan ke kantor imigrasi setempat. Namun, masih ada lagi sebagian di Langsa dan Aceh Utara, dan semua akan dikoordinasikan oleh Kemenlu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com