Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romahurmuziy Nilai "Reshuffle" Tunggu Kabinet Berjalan Satu Tahun

Kompas.com - 18/05/2015, 22:15 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy menilai usulan perombakan kabinet oleh sejumlah pihak kepada Presiden Joko Widodo adalah hal yang biasa. Pria yang akrab disapa Romi itu pun menganggap itu tidak perlu dipersoalkan.

"Reshuffle adalah hal biasa, tetapi PPP menilai kalau memang akan dilakukan sebaiknya terbatas," kata Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, di Padang, Sumatera Barat, Senin (18/5/2015).

Romi menyampaikan hal itu usai membuka Musyawarah Wilayah VIII PPP Sumatera Barat yang merupakan pelaksanaan yang ke-26 dari seluruh kepengurusan tingkat provinsi yang ada di Tanah Air.

Menurut dia, jika presiden tetap akan merombak kabinet harus dilakukan berdasarkan evaluasi yang betul-betul akurat.

"Jangan sampai penggantian berujung pada penggantian berikutnya. Enam bulan rasanya terlalu cepat merombak kabinet, sebaiknya tunggu satu tahun," ujar dia.

Ia mengatakan PPP siap memenuhi permintaan Presiden Jokowi terkait dengan perombakan kabinet dan tentu Presiden akan berkomunikasi dengan pimpinan partai.

Artinya, jika tetap akan dilakukan sekarang sebaiknya dalam jumlah yang sangat terbatas. Karena jika atas dasar evaluasi kinerja, menurut Romi, lebih tepat dilakukan dalam kurun waktu satu tahun

Ia menilai salah satu tolok ukur yang dapat dijadikan pertimbangan jika nilai-nilai yang ditargetkan Presiden tidak bagus dan yang berhak menentukan adalah Presiden sendiri.

Saat diminta tanggapan jika Presiden mengganti menteri dari PPP, Romahurmuziy mengatakan, dari berbagai macam sentimen dan pemberitaan media Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin termasuk figur yang berkinerja baik sehingga tidak ada persoalan.

Sementara, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah Pangi Sarwi menilai jika Presiden melakukan perombakan kabinet jangan hanya karena desakan politik.

"Sebaiknya reshuffle berdasarkan pertimbangan yang matang dan benar-benar diperlukan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com