Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Dipastikan Tak Hadiri Jambore Relawan Jokowi

Kompas.com - 16/05/2015, 15:02 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak akan hadir dalam kegiatan Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi. Kegiatan yang dilangsungkan selama tiga hari ini dilaksanakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.

"Ibu Mega tidak hadir karena sedang berada di Bali. Beliau menugaskan kepada kami untuk hadir di sini," kata Andreas di lokasi, Sabtu (16/5/2015).

Pantauan di lokasi, ribuan relawan tampak memadati salah satu lapangan yang terdapat di kompleks Buperta tersebut.

Kelompok relawan yang hadir di antaranya berasal dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Relawan Merah Putih, Sekretariat Bersama, Kebangkitan Indonesia Baru, Kawan Jokowi dan Pospera.

Andreas menuturkan, dalam kegiatan ini para relawan menggelar konsolidasi kekuatan untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK hingga 2019 mendatang.

Menurut dia, para relawan itu telah mendukung Jokowi sejak Pemilihan Presiden 2014 lalu. Ia menambahkan, jambore ini merupakan kesempatan bagi relawan untuk menyampaikan pemikiran yang selama ini tak dapat disampaikan secara langsung.

Kesibukan Jokowi sebagai Presiden membuat dia tak dapat secara bebas menemui para relawan untuk menyerap pemikiran mereka.

"Relawan punya tanggungjawab moral juga. Kalau dulu dukung Pak Jokowi, sekarang juga mereka mendukung. Kalau dulu bisa langsung disampaikan setiap keluhan, sekarang kan agak sulit, nah kesempatan ini dimanfaatkan untuk memberikan masukan kepada Jokowi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com