Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Ancam Diskualifikasi Calon Kepala Daerah jika Ditemukan Politik Uang

Kompas.com - 07/05/2015, 18:05 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I DPP PAN yang selesai digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (7/5/2015), menghasilkan beberapa aturan partai. Salah satunya, PAN melarang seluruh kader, khususnya calon kepala daerah untuk terlibat dalam politik uang.

"Tidak boleh ada politik uang pada pimpinan partai di berbagai tingkat. Digarisbawahi, tidak boleh ada politik uang," ujar Ketua Instruktur Pengkaderan Nasional PAN Farhan Hamid, dalam konferensi pers seusai penutupan Rakernas I PAN.

Farhan mengatakan, pelaksanaan persiapan pilkada tidak lepas dari kelemahan politik uang dalam proses perekrutan calon-calon kepala daerah. Aliran dana itu sering disebut sebagai "uang perahu" atau uang pendaftaran. Untuk itu, proses perekrutan akan dilakukan secara terbuka dengan prinsip integritas, kapabilitas, serta berwawasan kebangsaan.

Selain poin tersebut, aturan-aturan yang berkaitan dengan pilkada akan ditentukan lebih lanjut oleh DPP PAN. Aturan tersebut akan diberikan kepada tim pilkada nasional, dan kemudian diteruskan kepada tim pilkada wilayah untuk menjaring calon kepala daerah yang berintegritas.

Farhan mengatakan, apabila ditemukan dan terbukti pimpinan daerah, maupun calon kepala daerah dalam politik uang, maka DPP PAN akan memberikan diskualifikasi terhadap kader yang dicalonkan.

"Sekali lagi, baik DPD, DPW propinsi sampai pusat, tidak boleh ambil satu rupiah pun di luar kepentingan kampanye. Tidak boleh ada "uang perahu", uang pendaftaran. Ini prinsip bernegara yang baik. Politik perekrutan secara bermartabat," kata Farhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com