Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Jokowi, Puan Sebut Pengurus PDI-P Tak Bicarakan "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 06/05/2015, 20:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), mengungkapkan, tidak ada pembahasan soal reshuffle kabinet dalam pertemuan pengurus daerah PDI-P dengan Presiden Joko Widodo, Rabu (5/5/2015) sore, di Istana Negara, Jakarta. Puan mengaku, pembicaraan berlangsung santai seputar masukan kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Enggak, itu kan hak prerogatif Presiden. Sama sekali enggak ada bicara reshuffle-reshuffle," ujar Puan, seusai pertemuan yang berlangsung selama satu jam.

Menurut Puan, para pengurus daerah PDI-P menyinggung ketersediaan pangan menjelang Lebaran. Mereka juga meminta adanya sinergi antara ke bijakan dengan program pemerintah di 34 provinsi.

Pertemuan itu, sebut Puan, adalah inisiatif Presiden untuk menampung saran dari pengurus daerah layaknya pertemuan Presiden dengan gubernur, wali kota, dan bupati.

"Kami makan sore sambil bicara santai, jadi tidak ada yang serius-serius," kata dia.

Pada sore ini, Presiden Jokowi kedatangan tamu yang menggunakan satu unit bus besar diiringi Puan Maharani. Kedatangan mereka untuk memberi masukan kepada Presiden soal implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah.

Tampak di antaranya yakni Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Boy Sadikin, Ketua DPD Jawa Barat Tb Hasanuddin, Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto, Ketua DPD PDI-P Sulawesi Utara Olly Dondokambe, dan Ketua DPD PDI-P Kalimantan Barat Cornelis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com