Kalla: Di Inggris Perempuan Jadi Ratu, Masa Abad Ke-21 Masih Ada Diskriminasi?

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Keraton Yogyakarta mulai memperhatikan kesetaraan jender dengan membuka kemungkinan bagi putri Sultan Hamengku Buwono X menjadi pemimpin kerajaan selanjutnya. Menurut Kalla, langkah ini patut diapresiasi.

"Ini kan kerajaan sudah mulai ada pengertian tentang (kesetaraan) jender, kan bagus. Di Inggris itu, perempuan jadi raja (ratu), masa abad ke-21 masih ada diskriminasi?" kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Ia pun mengatakan bahwa pemerintah pusat menghormati kebijakan Keraton yang menghapus gelar Kalifatullah yang sebelumnya melekat pada Raja Keraton Yogyakarta tersebut.

Perubahan gelar raja keraton ini dimaknai oleh akademisi sebagai langkah dalam membuka peluang bagi putri Sultan menjadi raja selanjutnya. Hal itu antara lain terlihat dari penghapusan gelar Kalifatullah yang bermakna wakil Allah dan merupakan sebutan pemimpin dalam Islam.

Selama ini, beberapa kerabat Keraton Yogyakarta berpendapat, gelar Kalifatullah menunjukkan bahwa raja harus dijabat oleh laki-laki. Sebab, hal itu dinilai sesuai dengan tradisi kepemimpinan dalam Islam.

Menurut seorang kerabat keraton yang minta tak disebut namanya, perubahan gelar ini merupakan sebagian isi dari sabda raja yang dikeluarkan Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X. Selain menghapus gelar Kalifatullah, sabda raja tersebut mengubah gelar Raja Keraton Yogyakarta dari Sultan Hamengku Buwono menjadi Sultan Hamengku Bawono. Adapun frasa "kaping sedasa" dalam gelar Sultan HB X diubah menjadi "kaping sepuluh".

Sebelumnya, gelar lengkap Sultan HB X adalah Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa ing Ngayogyakarto Hadiningrat.

Menantu Sultan HB X, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Purbodiningrat mengatakan, sabda raja yang dikeluarkan Sultan menyebabkan beberapa perubahan di Keraton Yogyakarta. Karena keraton terikat hubungan dengan pemerintah, perubahan itu perlu diberitahukan. Pemberitahuan akan dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri. Sabda ini juga disampaikan kepada Pemerintah Daerah DI Yogyakarta, dan DPRD DIY.

KPH Purbodiningrat juga enggan membeberkan isi pemberitahuan tersebut. Namun, pemberitahuan itu diduga terkait dengan perubahan gelar Raja Keraton Yogyakarta. Gelar itu disebut secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY sehingga perubahan gelar idealnya diikuti revisi UU.