Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/05/2015, 22:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiequrachman Ruki menegaskan, tidak ada satu pun pegawai maupun pimpinan KPK yang kebal hukum. Menurut dia, apabila ada tindak pidana yang dilakukan, maka dirinya mempersilahkan aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya.

"Pimpinan dan pegawai KPK tidak kebal hukum. Jika ada tuduhan, sangkaan terhadap pimpinan dan anggota KPK lantaran terlibat tindak pidana, maka kami persilakan untuk menanganinya," kata Ruki usai bertemu Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti di Mabes Polri, Sabtu (2/5/2015).

Ia memastikan, tidak akan melakukan tindakan yang dapat menghambat kinerja aparat penegak hukum yang melakukan pengusutan terhadap kasus pidana yang menimpa pimpinan dan anggota KPK.

"Kami tidak ingin menghambat kinerja, mencampuri pekerjaan dan mendistorsi. Kami akan dukung semaksimal mungkin," katanya.

Lebih jauh, ia juga meminta agar aparat penegak hukum turut membantu KPK dalam penanganan kasus. Minimal, dengan tidak mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang tengah dilangsungkan.

Dalam pertemuan hari ini, Ruki didampingi dua pimpinan KPK lainnya yakni Johan Budi dan Indriarto Seno Aji. Menurut Johan, baik KPK dan Polri sepakat ingin membangun hubungan kelembagaan yang lebih baik lagi. Peningkatan ini diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam upaya pencegahan dan penindakan perkara korupsi.

Selain itu, ia menambahkan, salah satu poin penting pembahasan diantara kedua lembaga itu yakni mengenai kasus yang menimpa penyidik KPK, Novel Baswedan. Ia menegaskan, KPK siap bekerja sama dengan Polri dalam penyelesaian kasus ini.

"Novel sendiri mengatakan kepada saya bahwa siap mengikuti proses hukum yang sedang terjadi. Sehinhga perkaranya segera diselesaikan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com