Pilkada Serentak Terhambat Masalah Distribusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun ini terganjal beberapa masalah, setelah sebelumnya banyak daerah menyatakan belum siap dengan anggaran. Kali ini faktor distribusi menjadi kendala.‎

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengakui hal tersebut. Menurutnya, soal penyaluran komponen Pilkada lebih disebabkan letak geografis suatu daerah. Sebab, tak semua tempat bisa dijangkau dengan mudah sehingga pembagian perangkat Pilkada tersendat.

"Karena faktor letak geografis tidak sama, seperti Papua," kata Tjahjo di kantornya, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Menurut Tjahjo, ini menjadi pekerjaan tambahan instansinya, dalam artian memberi dukungan bagi daerah tersebut. Politikus PDIP itu menyatakan jika lokasi Pilkada dengan letak geografis tak mendukung, memerlukan alokasi anggaran lebih. Hanya saja ia tak mau membeberkan akan diambil dari manakah bantuan tersebut.

"Perlu aloksi anggaran yang lebih, perlu dukungan transportasi, perlu dukungan keamanan, baik mengambil kotak suara dan sebagainya," kata Tjahjo.

Selain masalah distribusi, mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu juga memaparkan tren pusat yang merambah daerah, yakni kepercayaan masyarakat kepada partai politik yang semakin berkurang. Diakuinya, hal itu dapat diatasi dengan sosialisasi secara jujur dan konsisten.

Tjahjo berharap penyelenggara Pilkada bisa memanfaatkan waktu sosialaisasi sebaik-baiknya. Utamanya menjelaskan pada masyarakat soal tujuan utama dari Pilkada serentak. Sehingga pemilih mengerti tujuan dari sistem pemilihan baru ini.

"Mudah-mudahan sosialisasi cukup waktu sehingga tingkat hak menggunakan hak pilih bisa meningkat," kata Tjahjo.

Sekedar catatan, menurut Tjahjo, penurunan kepercayaan rakyat pada parpol tak hanya terjadi di Indonesia. Hal itu juga terjadi di dunia internasional. Masyarakat merasa kecewa pada janji politik calon pejabat yang tak berjalan saat calon akhirnya menjabat.

Hal yang lebih parah, itu juga membuat banyak kader partai yang berhenti menjadi politikus. Padahal, suatu negara demokrasi membutuhkan kader untuk menduduki jabatan politis. Tjahjo melihat ini sebagaai pelajaran untuk membenahi sistem politik di Indonesia.

"Australia saja menurun dan penurunannya hampir 60 persen anggota partai. Pelajaran bagi Indonesia, mari kita berbuat yang terbaik sehingga tingkat korupsinaya bisa bersih," kata Tjahjo. (Edwin Firdaus)