Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yohana: Pesta Bikini Budaya Barat yang Tak Bisa Diterima

Kompas.com - 23/04/2015, 17:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yambise terkejut saat mendapatkan informasi bahwa ada pesta bikini untuk siswa SMA/SMK setelah mereka mengikuti ujian nasional. Menurut dia, pesta bikini tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang mengedepankan asas dan norma kesantunan. [Baca: Pesta Kelulusan dengan "Bikini Summer Dress" Disorot KPAI]

"Kita harus kaji. Itu harus dipertanyakan. Itu masalah budaya barat yang masuk. Tidak semua budaya kita terima," kata Yohana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Yohana mengaku belum mengetahui tentang undangan acara yang akan diselenggarakan di sebuah hotel di Jakarta itu. Ia pun memerintahkan salah satu stafnya untuk melakukan pengecekan.

Yohana mengatakan, kementeriannya akan segera membahas masalah ini dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan.

"Saya harus bicara dengan Mendikbud dulu," katanya.

Sebelumnya, sebuah undangan pesta Splash After Class beredar di media sosial. Dress code atau tema busana yang ditentukan adalah bikini summer dress. Hal ini mendapat sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). [Baca: Undangan Pesta "Bikini Summer Dress Bikin Geger Pihak Sekolah]

Komisioner KPAI Bidang ‎Pendidikan, Susanto, mengatakan, ketentuan pakaian yang harus digunakan peserta pesta kelulusan itu tidak sesuai dengan norma sosial. Hal itu berpotensi memicu terjadinya tindak kekerasan ‎terhadap anak, khususnya perempuan. Dia menilai, pesta tersebut tidak pantas ‎diselenggarakan dan harus dibatalkan.

"Kegiatan itu jelas mencederai dunia pendidikan yang jelas-jelas membentuk ‎moral dan intelektual anak. KPAI dengan tegas menyatakan penolakan adanya pesta tersebut," kata Susanto, Rabu (22/4/2015).

Menurut dia, semua pihak harus turun tangan untuk melakukan pengawasan dan kontrol ‎terkait pesta itu. Baik orangtua maupun sekolah harus memberikan pembinaan dan pemahaman soal sisi negatif atas pesta tersebut. Dia juga meminta pihak kepolisian untuk ikut melakukan tindakan ‎pencegahan.

"Kami mengajak semua pihak untuk memberikan pembinaan dan ‎edukasi kepada anak agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi ke depannya," ucapnya‎.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com