Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yohana: Pesta Bikini Budaya Barat yang Tak Bisa Diterima

Kompas.com - 23/04/2015, 17:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yambise terkejut saat mendapatkan informasi bahwa ada pesta bikini untuk siswa SMA/SMK setelah mereka mengikuti ujian nasional. Menurut dia, pesta bikini tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang mengedepankan asas dan norma kesantunan. [Baca: Pesta Kelulusan dengan "Bikini Summer Dress" Disorot KPAI]

"Kita harus kaji. Itu harus dipertanyakan. Itu masalah budaya barat yang masuk. Tidak semua budaya kita terima," kata Yohana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Yohana mengaku belum mengetahui tentang undangan acara yang akan diselenggarakan di sebuah hotel di Jakarta itu. Ia pun memerintahkan salah satu stafnya untuk melakukan pengecekan.

Yohana mengatakan, kementeriannya akan segera membahas masalah ini dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan.

"Saya harus bicara dengan Mendikbud dulu," katanya.

Sebelumnya, sebuah undangan pesta Splash After Class beredar di media sosial. Dress code atau tema busana yang ditentukan adalah bikini summer dress. Hal ini mendapat sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). [Baca: Undangan Pesta "Bikini Summer Dress Bikin Geger Pihak Sekolah]

Komisioner KPAI Bidang ‎Pendidikan, Susanto, mengatakan, ketentuan pakaian yang harus digunakan peserta pesta kelulusan itu tidak sesuai dengan norma sosial. Hal itu berpotensi memicu terjadinya tindak kekerasan ‎terhadap anak, khususnya perempuan. Dia menilai, pesta tersebut tidak pantas ‎diselenggarakan dan harus dibatalkan.

"Kegiatan itu jelas mencederai dunia pendidikan yang jelas-jelas membentuk ‎moral dan intelektual anak. KPAI dengan tegas menyatakan penolakan adanya pesta tersebut," kata Susanto, Rabu (22/4/2015).

Menurut dia, semua pihak harus turun tangan untuk melakukan pengawasan dan kontrol ‎terkait pesta itu. Baik orangtua maupun sekolah harus memberikan pembinaan dan pemahaman soal sisi negatif atas pesta tersebut. Dia juga meminta pihak kepolisian untuk ikut melakukan tindakan ‎pencegahan.

"Kami mengajak semua pihak untuk memberikan pembinaan dan ‎edukasi kepada anak agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi ke depannya," ucapnya‎.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com