Badrodin: Tidak Ada "Matahari Kembar" di Polri, Saya yang Pegang Komando

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti memastikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan akan dilantik sebagai wakil kepala Polri pada Rabu (22/4/2015) sore. Badrodin meyakini tak akan ada "matahari kembar" di pimpinan Polri setelah Budi Gunawan menjadi wakil kepala Polri.

"Tidak ada ('matahari kembar'). Saya Kapolri, saya yang pegang komando. Semua ikut perintah saya," kata Badrodin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu siang.

Kekhawatiran akan adanya "matahari kembar" muncul karena Budi Gunawan sebelumnya sempat dicalonkan sebagai kepala Polri. Namun, Presiden Joko Widodo memutuskan tidak melantik Budi sebagai kepala Polri karena masalah hukum.

Meski begitu, Badrodin mengatakan, Budi Gunawan tetap merupakan perwira tinggi Polri terbaik yang layak dipilih sebagai wakil kepala Polri. (Baca: BG Dicalonkan Jadi Wakapolri, Komitmen Antikorupsi Jokowi Diragukan)

"Itu sudah dibicarakan dan menjadi satu bahan pertimbangan anggota Wanjakti sehingga dari semua masukan itu sudah dibahas bersama, dan sudah diputuskan dan itu yang menurut internal seluruh Wanjakti ini terbaik," ucap Badrodin.

Terkait gelar perkara kasus Budi Gunawan yang hingga kini belum dilakukan oleh Bareskrim Polri, Badrodin enggan mengomentarinya.

"Silakan tanya ke Bareskrim," ucap dia.

Koalisi Masyarakat Sipil sebelumnya menolak jika Budi Gunawan menjabat wakil kepala Polri. Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil yang juga Ketua Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, mengatakan, jika Budi menjadi wakil kepala Polri, hal itu akan berpotensi memunculkan "matahari kembar" di tubuh Polri.

"Jika Budi Gunawan dilantik menjadi wakil kepala Polri, hal itu akan memunculkan 'matahari kembar' atau dua kepemimpinan dalam satu institusi Polri. Masing-masing pemimpin memiliki anak buahnya sendiri-sendiri," kata Emerson di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2015).

KPK sebelumnya merasa memiliki cukup bukti bahwa Budi terlibat kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. (Baca: Budi Gunawan: Ini Pembunuhan Karakter!)

Namun, hakim Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi oleh KPK tidak sah. KPK juga dianggap tidak berwenang mengusut kasus itu. (Baca: Bambang Widjojanto Tetap Yakin Budi Gunawan Bersalah)

Dampaknya, KPK melimpahkan perkara Budi ke Kejaksaan Agung. Namun, kejaksaan melimpahkannya ke Polri.

Hingga saat ini, kepolisian belum melakukan gelar perkara bersama untuk memutuskan apakah kasus Budi akan dilanjutkan atau tidak. (Baca: Polisi Sudah Punya Kesimpulan Sementara Kasus Budi Gunawan)