PDI-P dan Jokowi Harus Manfaatkan Kongres untuk Perbaiki Hubungan

Muradi mengungkapkan, setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden, menurut dia, PDI-P lebih terlihat seperti oposisi. Kerenggangan hubungan semakin terasa ketika Presiden Jokowi tak mengomunikasikan sejumlah kebijakan yang diambilnya.

“PDI-P lebih mengekspresikan sebagai partai oposisi, sementara Jokowi nampak enggan untuk koordinasi dan mengkomunikasikan kebijakan yang dibuat kepada partainya,” kata Muradi, di Jakarta, Senin (6/4/2015).

Muradi menyebutkan respons negatif PDI-P terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap melenceng dari garis ideologi partai, salah satunya penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Menurut Muradi, penunjukan Prasetyo tak sejalan dengan keinginan PDI-P dan dianggap mengakomodasi keinginan partai lain. 

"Pelantikan Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan juga terkesan diam-diam tanpa berkomunikasi dengan Megawati," ujar Muradi.

Hubungan Jokowi dengan PDI-P, lanjut Muradi, kian meruncing ketika Komjen (Pol) Budi Gunawan batal dilantik menjadi Kapolri. Padahal, sejak awal PDI-P mendukung Budi Gunawan menjadi Kapolri.

"Maka menjadi penting untuk ditegaskan pola hubungan antara PDI-P dengan Jokowi dalam kongres nanti agar kader PDI-P bisa seirama merespons kebijakan pemerintah dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya," kata Muradi.

Selain itu, menurut dia, Kongres PDI-P akan digelar di Bali pada 9-12 April 2015, harus kembali menegaskan bahwa Jokowi adalah kader PDI-P yang harus menjaga komunikasi efektif dengan partai pendukungnya. Ia yakin, hal itu akan berdampak baik terhadap stabilitas politik karena Jokowi akan mendapatkan dukungan penuh dari PDI-P dan partai dalam Koalisi Indonesia Hebat.

"Ini akan jadi penegasan Jokowi tidak anti partai, karena partai akan memperkuat kontrol dan pengawasan agar pemerintahan Jokowi tetap konsisten di jalan Trisakti dan program Nawacita," kata Muradi.