Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Lebih Baik Ahok Bicara Kasar, tetapi Mau Berantas Korupsi

Kompas.com - 25/03/2015, 18:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Indonesia Corruption Watch tak terlalu mempermasalahkan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama yang kerap berkata kasar merespons persoalan dengan DPRD DKI Jakarta. Peneliti ICW, Firdaus Ilyas, menilai, meski kerap berkata kasar, Ahok menunjukkan keinginan yang kuat untuk memberantas korupsi dan membela hak-hak rakyat.

"Saat melihat Ahok, biarpun dia keras dan cenderung berkata tidak sopan, tapi dia mau berantas korupsi dan mau bela uang rakyat yang mau dicuri itu. Masyarakat sudah bosan dengan citra. Masyarakat melihat jauh lebih baik bicara kasar, tetapi kerjanya jelas bela hak rakyat," kata Firdaus saat dihubungi, Rabu (23/3/2015).

Hal tersebut disampaikan Firdaus menanggapi komentar pengamat politik Emrus Sihombing yang mengomentari sikap Ahok yang mengeluarkan "bahasa toilet" saat wawancara di Kompas TV. Dia mengatakan, komunikasi yang tidak beretika seperti itu justru jauh lebih berbahaya daripada koruptor. (Baca: "Komunikasi Tidak Beretika Lebih Berbahaya daripada Koruptor")

"Sudut pandang ahli itu kami pertanyakan. Masyarakat juga sudah cukup cerdas dalam melihat perjuangan Ahok dalam membela hak-hak rakyat Jakarta yang dirampas oleh oknum 'begal' APBD di Jakarta," ujar Firdaus.

Menurut Firdaus, justru sosok yang paling berbahaya di mata publik, khususnya masyarakat Jakarta, adalah pejabat yang terlihat santun dan selalu berkata sopan, tetapi mencuri uang rakyat. ICW, lanjut Firdaus, juga mempertanyakan langkah DPRD DKI Jakarta yang saat ini mengubah hak angket ke ranah etika Ahok. Padahal, awalnya, fungsi hak angket atau hak menyelidiki itu untuk mencari penyelewengan kebijakan dan korupsi APBD Jakarta.

"Kalau bicara etika memang abstrak. Jadi, ya Dewan sebaiknya cukup berikan peringatan atau rekomendasi karena dampaknya ya lebih bahaya korupsi dibanding etika," kata Firdaus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com