Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Hanya 1 Persen Kepala Daerah yang Komitmen Benahi Transportasi Umum"

Kompas.com - 19/03/2015, 17:36 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Masalah transportasi umum di Indonesia, terutama angkutan darat, dinilai sudah sangat kompleks. Bukan cuma soal kelayakan atau kenyamanan. Di beberapa daerah justru masih berurusan dengan persoal ketersediaan angkutan umum tersebut.

Menurut Wakil Ketua Research dan Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, penyelesaian masalah angkutan umum di Indonesia harus dimulai dari komitmen politik pemimpin daerah. Namun kata dia, dari 524 kepala daerah, hanya 1 persen pemimpin daerah saat ini yang memiliki komitmen kuat terhadap perbaikan sarana dan prasarana angkutan umum.

"Tidak ada komitmen kepala daerah, hanya 1 persen saja. Bisa jadi kurang dari 1 persen," ujar Djoko yang banyak melakukan riset masalah transportasi di Indonesia itu.

Dia menjelaskan, kurangnya komitmen kepala daerah itu diakibatkan karena memang sang kepala daerah tak memiliki komitmen politik yang kuat. Bahkan kata dia, kepala daerah cenderung tak tahu masalah transportasi dan tak mau tahu.

Padahal, perbaikan sarana dan prasarana angkutan umum harus juga dimiliki pemerintah. Sebab, pemerintah sebagai regulator memiliki peran penting dalam menciptakan sekaligus menyediakan angkutan umum yang layak, aman, dan efisien bagi masyarakat.

Meski begitu, dia mengapresiasi masih ada kepala daerah yang benar-benar memiliki komitmen politik yang besar terhadap transportasi umum terutama angkutan darat. Salah satu yang dia puji yaitu Wali Kota Bogor Arya Bima yang dinilainya serius membenahi angkutan kota (Angkot) di Bogor.

Sementara itu, Ketua DPP Organda Eka Sari Lorena menilai kerjasama antara perintah daerah dan pengusaha angkutan umum sangatlah penting. Salah satu yang dia harapkan agar angkutan umum bisa lebih baik adalah adanya berbagai kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah, baik itu berupa insentif langsung maupun pemberian insentif tak langsung seperti suku bunga pinjaman untuk pembiayaan angkutan umum atau insentif suku cadang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com