Jokowi Diharap Berani "Sentil" Menkumham

"Sekarang ini zamannya rumor. Jangan sampai ada rumor Presiden tidak berani "menyentil" Yasonna karena merupakan menteri titipan Megawati," kata Firman Noor dihubungi di Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Firman mengatakan dalam beberapa hal Presiden Jokowi berani menegur menteri-menterinya yang bertindak konyol. Karena itu, Jokowi pun harus berani "menyentil" Yasonna agar pemerintah tidak terkesan mengintervensi partai politik dan memanfaatkan konflik.

Menurut Firman, saat ini terdapat beberapa partai politik yang sedang "sakit-sakitan". Kondisi tersebut diperparah dengan sikap dan langkah pemerintah yang terkesan mengintervensi dan berpihak pada faksi di internal partai politik yang memihak pemerintah.

"Perilaku pemerintah menunjukkan cara-cara Machiavelian, yaitu menghabisi lawan-lawan politik untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang dipertanyakan legalitasnya," tuturnya.

Firman mengatakan terdapat standar ganda yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM dalam menyikapi konflik di PPP dan Partai Golkar yang pada akhirnya dipertanyakan oleh publik.

"Ketika pengadilan tata usaha negara memutus tentang PPP, Menkumham tidak langsung mengesahkan. Sementara ketika Mahkamah Partai Golkar, yang sebenarnya tidak memutuskan pihak yang menang, Menkumham justru menyurati dan meminta kepengurusan dilengkapi," katanya.

Menurut Firman, dua langkah tersebut menunjukkan ada aspek-aspek yang dilanggar dan keberpihakan terhadap faksi pendukung pemerintah di dalam partai untuk mengamankan kepentingan pemerintahan.