Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Tak Bebaskan Visa untuk Turis Australia, Apa Alasannya?

Kompas.com - 16/03/2015, 20:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia akhirnya membebaskan visa untuk 45 negara. Namun, Australia tidak terdapat di antara negara-negara yang diizinkan masuk gratis ke Indonesia itu.

Padahal, turis asal Negeri Kanguru termasuk yang paling banyak mengunjungi Indonesia. Apa alasan Australia tak diberikan bebas visa?

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan, Australia memberlakukan universal visa. Artinya, warga negara mana pun yang ingin masuk ke negeri itu diwajibkan memiliki visa. Sementara itu, dia mengatakan, Indonesia menerapkan prinsip resiprokal.

"Artinya, kalau kita berikan (bebas visa), maka kita harus diberikan juga. Enggak akan mungkin ketemu. Meski kita berikan duluan, enggak akan mungkin," ujar Arief di Istana Kepresidenan, Senin (16/3/2015).

Saat ditanya lebih lanjut apakah pemerintah tidak memberikan bebas visa kepada Australia karena hubungan diplomatik yang renggang akibat kasus hukuman mati, Arief menampiknya. Menurut dia, satu-satunya alasan yang mengganjal bebas visa itu adalah universal visa yang diterapkan Australia.

"Enggak ada kaitannya itu," ucap mantan Direktur Utama PT Telkom itu.

Seperti diketahui, hubungan Indonesia dengan Australia sempat memanas setelah pemerintah bersikeras untuk meneruskan pelaksanaan eksekusi mati terhadap dua narapidana kasus narkoba "Bali Nine", Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Menurut Arief, dia bisa menjamin bahwa Presiden Joko Widodo akan menyambut kerja sama bebas visa dengan Australia apabila negara itu membuat pengecualian untuk Indonesia.

"Saya berikan jaminan ini. Kalau Pemerintah Aussie mau, saya janji untuk yakinkan Kemenlu dan Presiden, hampir pasti mau," tutur Arief.

Ada 45 negara

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan membebaskan visa untuk 45 negara. Dengan pembebasan visa itu, target kunjungan wisatawan mancanegara diharapakan bertambah 1 juta jiwa menjadi 10 juta jiwa per tahun. Adapun penerimaan negara ditargetkan mencapai 1 miliar dollar AS per tahun. (Baca: Indonesia Bebaskan Visa untuk 45 Negara)

Negara-negara yang akan memperoleh bebas visa berasal dari Asia, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, hingga Afrika.

Negara-negara di Asia tersebut antara lain Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Untuk negara pasifik, bebas visa berlaku untuk Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, dan Meksiko. Lainnya adalah Rusia, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hongaria, Ceko, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com