Romi Larang Anggota F-PPP Pakai Hak Angket soal Keputusan Menkumham

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy alias Romi menyatakan bahwa anggota Fraksi PPP di DPR tidak boleh menggunakan hak angket yang rencananya ditujukan untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Romi meyakini putusan Laoly terhadap kepengurusan Partai Golkar telah sesuai aturan.

"DPP PPP melarang seluruh fraksi PPP dalam rencana penggunaan hak angket. Karena menurut kami, Menkumham telah menjalankan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik," ujar Romi saat ditemui di Crown Plaza Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Romi mengatakan, penggunaan hak angket tidak sesuai apabila dijalankan kepada pejabat negara yang jelas-jelas menjalankan undang-undang. Selain itu, menurut Romi, putusan Menkumham belum diterbitkan dalam suatu keputusan menteri. Maka, ia menilai tidak tepat jika hak angket dikeluarkan saat ini.

Pengurus Partai Golkar hasil Munas Jakarta sebelumnya mengancam akan melakukan pergantian antar-waktu (PAW) pada semua anggota Fraksi Partai Golkar di DPR yang mendukung pengajuan hak angket. (baca: Kubu Agung Ancam Pecat Anggota F-Golkar yang Dukung Angket untuk Menkumham)

Pimpinan fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan menyatakan mosi tidak percaya dan berencana mengajukan angket untuk Menkumham pada Jumat siang nanti. (baca: Golkar Kubu Aburizal Berencana Gunakan Hak Angket ke Menkumham)

Wacana pengajuan angket muncul karena Menkumham dianggap memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik saat menyelesaikan konflik internal PPP dan Partai Golkar. (baca: Fadli Zon Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter Akui Golkar Kubu Agung)

Menkumham mengeluarkan surat dengan Nomor: M.HH.AH.11.03- 26 tertanggal 10 Maret 2015 tentang kepengurusan Partai Golkar. (Baca: Kemenkumham Akui Kepengurusan Golkar Versi Agung Laksono)

Dalam surat itu disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan kepengurusan. (Baca: Ikuti Langkah Suryadharma, Aburizal Akan Tempuh Jalur Hukum ke PTUN)

Dengan alasan itu, Menkumham meminta kepengurusan Golkar hasil Munas IX Jakarta untuk segera membentuk kepengurusan secara selektif dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar yang memenuhi kriteria berprestasi, berdedikasi, loyal, dan tidak tercela.