Kompas.com - 13/03/2015, 10:00 WIB
Tiga orang calon Ketua Umum Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, Agung Laksono, dan Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri ke kanan) saling berpegangan tangan dalam acara Musyawarah Nasional Partai Golkar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (6/12/2014). TRIBUNNEWS/DANY PERMANATiga orang calon Ketua Umum Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, Agung Laksono, dan Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri ke kanan) saling berpegangan tangan dalam acara Musyawarah Nasional Partai Golkar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (6/12/2014).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengurus Partai Golkar hasil Munas Jakarta mengancam akan melakukan pergantian antar-waktu (PAW) pada semua anggota Fraksi Partai Golkar di DPR yang mendukung pengajuan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Leo Nababan, Jumat (13/3/2015), di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta.

"Tidak boleh ada matahari kembar, komando sekarang ada di tangan Pak Agung Laksono. Mereka yang mengajukan angket akan kita PAW," kata Leo.

Leo mengatakan, ada beberapa anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang diketahui akan mendukung pengajuan angket untuk Menkumham. Di antaranya adalah Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo yang juga menjabat Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali.

"Mereka-mereka itu mengajukan angket atas nama pribadi. Golkar mendukung pemerintah, tidak akan berikan angket untuk Menkumham," ujarnya.

Pimpinan fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan menyatakan mosi tidak percaya dan berencana mengajukan angket untuk Menkumham pada Jumat siang nanti. (baca: Golkar Kubu Aburizal Berencana Gunakan Hak Angket ke Menkumham)

Wacana pengajuan angket muncul karena Menkumham dianggap memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik saat menyelesaikan konflik internal PPP dan Partai Golkar. (baca: Fadli Zon Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter Akui Golkar Kubu Agung)

Menkumham mengeluarkan surat dengan Nomor: M.HH.AH.11.03- 26 tertanggal 10 Maret 2015 tentang kepengurusan Partai Golkar. (Baca: Kemenkumham Akui Kepengurusan Golkar Versi Agung Laksono)

Dalam surat itu disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan kepengurusan. (Baca: Ikuti Langkah Suryadharma, Aburizal Akan Tempuh Jalur Hukum ke PTUN)

Dengan alasan itu, Menkumham meminta kepengurusan Golkar hasil Munas IX Jakarta untuk segera membentuk kepengurusan secara selektif dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar yang memenuhi kriteria berprestasi, berdedikasi, loyal, dan tidak tercela.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.