Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Kecewa Taiwan Lambat Tangani Hilangnya 21 ABK WNI

Kompas.com - 12/03/2015, 14:49 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kementerian Luar Negeri RI menyesali lambatnya pemberitahuan pemerintah Taiwan terkait hilangnya 21 warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal Hsiang Fu Chuen. Kapal berbendera Taiwan itu hilang kontak di sekitar Kepulauan Falkland ketika sedang berlayar dari Atlantik Selatan menuju Taiwan.

"Kami kecewa atas lambatnya penanganan isu ini. Tidak ada urgensi otoritas Taiwan untuk mencari dan mengetahui nasib 21 ABK WNI yang ada di kapal itu," ujar Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Gedung Kemenlu, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Tata, panggilan Arrmanatha mengatakan, dari informasi yang diperoleh, kapal tersebut sebenarnya sudah hilang kontak pada 26 Februari 2015. Namun, ia mengatakan, perusahaan pemilik kapal baru memberitahu pemerintah Taiwan pada 2 Maret 2015.

Kemudian, baru pada tanggal 9 Maret lalu, pemerintah Indonesia diberitahu mengenai hal tersebut. (baca: Wapres Instruksikan Perwakilan RI di Taiwan Cari 21 WNI yang Hilang)

Tata mengatakan, karena lokasi yang diduga sebagai tempat hilangnya kapal berada tidak jauh dari Argentina, pihak otoritas Taiwan kemudian meminta bantuan pemerintah Argentina untuk ikut melakukan pencarian.

Selain itu, menurut Tata, pemerintah Taiwan juga meminta kapal-kapal nelayan untuk ikut mencari keberadaan kapal.

Tata mengatakan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menghubungi pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti pencarian 21 ABK WNI. Selain itu, Kemenlu juga mengirimkan beberapa perwakilan untuk berbicara pada pemerintah Taiwan dan perusahaan pemilik kapal, termasuk untuk membicarakan masalah kompensasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com