Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kongres KNPI Diwarnai Adu Jotos Peserta dengan Pimpinan Sidang

Kompas.com - 27/02/2015, 02:47 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com- Kongres XIV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di GOR Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, pada Kamis malam diwarnai adu otot oleh peserta kepada pimpinan sidang sementara.

Ahmad Nawik, pimpinan presidium sidang sementara pada Kongres XIV KNPI kepada wartawan di Kota Jayapura, mengaku dipukul oleh salah satu peserta dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang hadir ketika dirinya sedang membahas pemilihan pimpinan sidang.

"Saya tidak lihat, tahu-tahu ada yang pukul saya dari belakang. Saya tidak kenal, saya tidak lihat, kalau tidak salah dia dari OKP yang statusnya masih undangan, kemudian banding, diputus oleh peserta kongres," katanya.

Ahmad mengaku tidak tahu apa penyebabnya sehingga salah satu peserta OKP yang hadiri kongres itu melakukan pemukulan kepada dirinya.

"Bagi saya itu penganiayaan dan saya berharap aparat penegak hukum memproses pelakunya karena ini bukan kasus delik aduan, tetapi terjadi di depan umum, saat saya di meja sidang," katanya.

Ia mengaku dipukul beberapa kali dari arah belakang kemudian mengenai mulut dan sebagian kepala. "Saya juga sempat membalas memukul karena ingin bela diri. Walau pun demikian saya harap aparat hukum proses ini. Saya tidak lihat persis siapa yang memukul," kata Ahmad Nawik yang mengaku dari OKP Persaudaraan Nusantara.

Secara terpisah salah satu peserta kongres dari DPD KNPI Provinsi Banten, Ody L Hasan mengaku bahwa pemukulan itu dilakukan oleh peserta dari OKP Garda API.

"Peserta itu ngotot bahwa ingin disahkan oleh pimpinan sidang sebagai peserta, alasannya pada kongres sebelumnya sudah menjadi peninjau dan oleh pimpinan sidang sudah disahkan," katanya.

"Tetapi, tiba-tiba terjadi pemukulan kepada pimpinan sidang. Dan peserta lainnya sempat melerai dan memukul juga. Sekarang ini pelaku sudah diamankan oleh aparat berwajib tapi namanya kurang tahu," tambahnya.

Ada kepentingan tertentu

Ody menduga ada kepentingan tertentu yang sedang diupayakan oleh kelompok yang kurang bertanggungjawab agar Kongres XIV KNPI di Papua alami 'deadlock' dan dipindah ke Jakarta.

"Karena saat yang bersamaan, di Jakarta juga ada kongres tandingan dari acara yang sama," kata Ody mengaku menjabat sebagai Wakil Sekretaris dari DPD KNPI Provinsi Banten.

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana Kongres XIV KNPI di Kota Jayapura, Papua, Yunus Wonda mengatakan bahwa peristiwa itu merupakan hal yang biasa, dinamika dalam berorganisasi.

"Namun kami harapkan ini jadi pelajaran dan pengalaman agar tidak terulang lagi dalam sidang-sidang selanjutnya. Ini jadi semacam 'shock therapy' bagi lainnya," katanya.

Untuk itu, Yunus mengimbau agar peserta KNPI yang hadir dalam kongres tersebut dapat bersikap santun dan elegan untuk memilih pemimpin organisasi yang bisa menyatukan semua wadah OKP yang ada di tanah air.

"Masalah ini tentunya, jika saya dipanggil oleh aparat berwajib akan saya penuhi. Intinya pelakunya telah diamankan sementara. Harapannya kongres ini bisa berjalan aman dan lancar karena panitia telah menyiapkan semua akomodasi," katanya.

Yunus menambahkan agar para peserta kongres yang hadir bisa menghargai dan menghormati, Papua sebagai tuan rumah Kongres XIV KNPI.

"Baru pertama terjadi dalam sejarah, bahwa tuan rumah Papua menyiapkan semua akomodasi bagi para peserta. Jadi tolong, jangan ada hal-hal yang tidak berkenan dalam kongres ini, siapapun yang akan terpilih kita harus menghormatinya," tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com