Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

As'ad Said Ali Siap Jadi Kepala BIN Baru

Kompas.com - 26/02/2015, 17:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali menyatakan kesanggupannya menjadi Kepala BIN yang baru. As'ad yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu pun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo dalam menunjuk pucuk pimpinan BIN.

"Orang NU harus siap. Diminta presiden wajib hukumnya menjalankan. Kalo minta ya enggaklah, kami nggak mau ganggu-ganggu presiden," ujar As'ad usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama rombongan pimpinan PBNU di Istana Bogor, Kamis (26/2/2015).

Meski menyatakan siap, As'ad mengatakan pertemuannya dengan Presiden Jokowi sama sekali tidak membahas bursa kepala BIN. Dia menuturkan pertemuan itu lebih membahas peran PBNU yang diharapkan pemerintah dalam menangkal radikalisme yang terjadi.

"Saya enggak mau ngomong lah. Ini urusan NU bukan urusan ini," ucap As'ad.

Nama As'ad sebenarnya bukan kali ini saja dikabarkan menjadi calon Kepala BIN. Pria yang memulai karir di dunia intelijen sejak tahun 1974 itu sempat mencuat namanya saat Presiden Jokowi melakukan seleksi menteri. Saat itu, As'ad hadir menjadi tamu spesial Jokwoi bersama calon menteri lain pada 24 Oktober silam.

Ketika itu, As'ad juga mengaku kepada wartawan diajak berbincang dengan Presiden Jokowi tentang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, pendidikan, dan konflik antar agama. Namun, saat itu pria yang menjadi pimpinan BIN di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri itu membantah ada pembicaraan soal intelijen negara.

Setelah namanya tak disebut dalam pengumuman menteri, muncul kabar bahwa As'ad diproyeksikan menjadi calon Kepala BIN. Pada Desember 2014 lalu, dukungan pun mengalir dari PBNU hingga Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjadikan pria yang lama bertugas di Timur Tengah itu sebagai orang nomor satu di BIN.

As'ad juga tidak mau berbicara banyak soal saran yang bisa diberikan kepada presiden dalam memilih Kepala BIN ke depan. "Beliau kan sdh menerpong semua, terserah beliau saja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com