Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syafii Maarif: KPK Sedang Menggali "Kuburan" Masa Depan

Kompas.com - 17/02/2015, 21:35 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Tim Independen Syafii Maarif mengatakan, Presiden Joko Widodo harus segera mengambil sikap untuk menyelesaikan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Menurut dia, saat ini kisruh KPK-Polri sudah semakin melebar.

"Saya berharap Presiden segera turun tangan karena keadaan saat ini semakin melebar," kata Syafii, yang biasa disapa Buya, di kantor Maarif Institute, Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Hal itu dilontarkannya menanggapi informasi penetapan tersangka 21 penyidik KPK oleh Polri. Para penyidik itu sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri karena belum mengembalikan senjata api yang mereka kuasai. Padahal, mereka telah resmi menjadi penyidik KPK.

"Walaupun sering dikatakan kami menghormati, menjaga KPK sebagai institusi, tapi kalau caranya seperti ini, cara ganas seperti ini, orang akan ambil kesimpulan KPK sedang gali kuburan masa depannya. Ini kan tidak sehat sama sekali," tegasnya.

Syafii mengingatkan, pembentukan KPK merupakan amanah reformasi. Masyarakat saat itu kecewa karena Polri dan Kejaksaan Agung dianggap tidak memiliki taring untuk memberantas praktik tindak pidana korupsi.

"Waktu itu pun UU (pembentukan KPK) disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri," kata dia.

Menurut dia, saat ini ada upaya untuk melemahkan dan menghancurkan KPK oleh pihak-pihak tertentu. Pihak tersebut, kata Syafii, ingin agar wewenang pemberantasan korupsi dikembalikan kepada Polri dan kejaksaan. Padahal, menurut dia, ketiga lembaga itu dapat saling berkoordinasi untuk memberantas korupsi.

"Memang saya duga pemberantasan korupsi dikembalikan kepada polisi, kejaksaan. Kita sudah tahu. Jangan kita berpura-pura. Polisi dan kejaksaan selama ini belum mampu melawan korupsi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com