Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin: PAN Kurang Menjaga Hubungan Baik dengan Muhammadiyah

Kompas.com - 14/02/2015, 22:23 WIB


SURABAYA, KOMPAS.com
- Organisasi massa Muhammadiyah menilai Partai Amanat Nasional (PAN) kurang menjaga hubungan baik sehingga banyak warganya yang kecewa dan tidak memilih PAN pada pesta demokrasi Pemilihan Umum.

"Meski PAN bukan Muhammadiyah dan sebaliknya, namun saya mengamati sekarang ini PAN kurang menjaga hubungan baik dengan Muhammadiyah," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di Surabaya, Sabtu (14/2/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, Muhammadiyah tidak ada hubungan khusus dengan PAN, tetapi diakui secara sosiologis politis dan berdasarkan pengamatan masyarakat bahwa konstituen PAN adalah orang Muhammadiyah.

"Karena itu, kalau warga Muhammadiyah kecewa, maka yang rugi adalah PAN sendiri. Ini harus segera disadari," kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tersebut.

Din Syamsuddin yang mengaku tidak memiliki kepentingan apapun terhadap PAN, juga melihat partai yang didirikan Amien Rais itu berjalan sendiri, dan banyak pimpinannya sekarang beranggapan tidak membutuhkan warga Muhammadiyah.

"Pesan saya, rawatlah hubungan baik dengan warga Muhammadiyah. Walaupun sebenarnya tidak hanya PAN karena partai politik lain memiliki sejarah baik dengan Muhammadiyah," tuturnya.

Terkait Kongres PAN yang dijadwalkan pada 28 Februari-2 Maret 2015 di Bali, Din mengakui bukan urusannya mengomentari dan menilai siapa calon ketua umum yang ideal memimpin PAN lima tahun mendatang.

"Kalau ditanya secara pribadi tentang kongres PAN, emang gue pikirin?" ucap tokoh nasional kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tersebut.

Kendati demikian, pihaknya tetap berpesan kepada pemimpin PAN mendatang agar jangan meninggalkan konstituen, khususnya warga Muhammadiyah.

"Pimpinan yang perlu dipilih jangan yang tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Muhammadiyah. Itu saja pendapat saya," tukasnya.

Kongres PAN ke-4 di Bali akan memilih ketua umum DPP periode 2015-2020. Dua kandidat yang muncul, yakni petahana Hatta Rajasa dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com