Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tedjo Mengaku Tak Dapat Info dari Presiden soal Budi Gunawan Batal Jadi Kapolri

Kompas.com - 05/02/2015, 15:58 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengaku tidak mendapat informasi dari Presiden Joko Widodo mengenai keputusan soal polemik pergantian kepala Polri. Tedjo mengaku hanya mendapat penjelasan bahwa Presiden menunggu langkah hukum yang dilakukan calon kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

"Tidak, saya sudah beberapa kali ketemu Presiden. Beliau menyatakan, 'Kita tunggu proses hukum'," kata Tedjo di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Hal itu dikatakan Tedjo ketika diminta tanggapan soal informasi bahwa Presiden memutuskan tidak akan melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Hal itu seperti diungkapkan Ketua Tim Independen Syafii Maarif. (Baca: Syafii Maarif: Presiden Telepon Saya Bilang Tak Akan Lantik Budi Gunawan)

Sementara itu, soal diajukannya nama baru dalam bursa calon kepala Polri oleh Kompolnas, yakni Komjen Budi Waseso, Tedjo menilai tidak masalah terkait langkah Kompolnas itu. Menurut Tejdo, baik jenderal bintang dua maupun jenderal bintang tiga punya kesempatan yang sama untuk menjadi kepala Polri.

Ia lalu mencontohkan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Timur Pradopo yang pangkatnya dinaikkan dua tingkat dalam waktu singkat saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ingat enggak kemarin ada KSAU, bintang dua naik kemudian langsung. Dulu Pak Timur Pradopo juga demikian, langsung naik, enggak ada masalah, tergantung dari Bapak Presiden akan memilih mana yang terbaik untuk beliau," kata Tedjo.

Selebihnya, mengenai pemilihan kepala Polri, Tedjo mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Ia membenarkan bahwa Kompolnas mengajukan delapan nama calon kepala Polri ditambah nama Budi Waseso.

Presiden sebelumnya menegaskan akan mengambil keputusan terkait polemik pergantian kepala Polri pada pekan depan. Menurut Jokowi, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum dirinya mengambil keputusan final, apakah melantik atau tidak Budi Gunawan sebagai kepala Polri. (Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan)

Jumat pekan depan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan atas gugatan praperadilan yang diajukan Budi terhadap KPK. Budi mempermasalahkan penetapan tersangka kepadanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com