Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungan Jokowi dan Tantangan Hubungan Indonesia-Malaysia

Kompas.com - 05/02/2015, 05:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo, hari ini, Kamis (5/2/2015), mulai melakukan lawatan ke Malaysia. Ini merupakan lawatan resmi pertamanya ke sebuah negara yang bersifat bilateral. Hal tersebut juga mencerminkan bahwa hubungan Indonesia dengan negara tetangga tersebut menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Jokowi.

Namun, lawatan resmi tersebut tampaknya dibayang-bayangi dengan insiden iklan produk rumah tangga yang dinilai melecehkan tenaga kerja asal Indonesia.

Iklan itu dipasang untuk sebuah mesin penyedot debu, dengan tagline "Fire Your Indonesian Maid Now..." atau "Pecat PRT Indonesia Anda sekarang". Kalimat itu untuk menggambarkan bahwa dengan mesin pembersih rumah tersebut, tidak diperlukan PRT. Iklan itu muncul dalam bentuk papan pajangan serta di situs resmi produk itu.

Menurut Tian Chua, anggota parlemen dan Wakil Presiden Partai Keadilan Malaysia, sebagian kalangan di Malaysia memang tidak memiliki kepekaan dalam hal hubungan Indonesia-Malaysia. Bagaimanapun Chua menegaskan, Malaysia dan Indonesia harus berhubungan baik walau sering dilanda berbagai masalah.

Chua pun berharap kunjungan Presiden Jokowi kali ini juga bisa membawa nilai hak asasi dan demokrasi.

"Indonesia sebagai negara yang sudah memiliki budaya politik demokrasi yang dinamis harus menegaskan (kepada Malaysia) bahwa segala bentuk hubungan di negara-negara ASEAN harus berasaskan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi," kata pendiri media oposisi, Malaysiakini.com, itu.

"Kita sebagai (anggota) ASEAN tidak boleh menepikan nilai-nilai itu. Indonesia sudah membuktikan bahwa dengan majunya demokrasi dan HAM, ekonomi pun bisa berjaya," katanya kepada wartawan BBC Indonesia, Ging Ginanjar.

Implikasi konsep Jokowi

Bagi pengamat masalah internasional Universitas Paramadina, Dinna Wisnu, pilihan ke Malaysia merupakan cerminan bahwa Presiden Jokowi mengutamakan negara-negara kawasan.

"Malaysia, terutama, memang pantas diutamakan, terkait juga berbagai masalah yang kerap muncul, terutama masalah TKI, lalu soal perbatasan, terkait isu kelautan. Malaysia tentu akan memaparkan posisinya," kata Dinna.

Dinna menambahkan, kunjungan Jokowi juga bisa mengundang pertanyaan-pertanyaan terkait konsep Jokowi dan implikasinya terhadap negara-negara tetangga.

"Buat Malaysia, merupakan pertanyaan besar, apakah Indonesia di bawah Jokowi punya niat untuk menambah postur pertahanan. Apakah ini 'cukup aman' buat mereka, apakah mengubah keseimbangan kekuatan."

Tentu pula keberadaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia merupakan salah satu yang tak bisa dilupakan dalam hubungan kedua negara.

Data Migrant Workers, sebuah lembaga pembelaan TKI, menunjukkan, di Malaysia, terdapat sekitar 2,1 juta TKI dan hanya 600.000 yang merupakan tenaga kerja resmi. Sisanya, sekitar 1,5 juta adalah pekerja yang tidak terdokumentasi sehingga rentan terhadap tekanan, manipulasi, dan perlakuan buruk.

Namun, ini tidak berarti bahwa iklan pesan penyedot debu yang kontroversial itu akan menjadi pembahasan kedua pemimpin walaupun KBRI di Kuala Lumpur sudah mengajukan pertanyaan resmi kepada Malaysia soal itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com