Polri: Secara Yuridis, Kasus BW Tak Bisa Di-SP3

Dari pasal itu disebutkan, proses penyidikan dapat dihentikan jika kasus tersebut bukan kasus pidana. Sementara, kasus BW dianggap sebagai kasus pidana.

"Kasus ini pidana," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Ronny F. Sompie, di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

SP3 juga bisa dikeluarkan karena dianggap tidak cukup bukti. Sementara kasus BW dianggap cukup bukti. Dan yang ketiha, SP3 dikeluarkan apabila batal demi hukum.

"Nah dari tiga alasan ini, sebagai syarat untuk penghentian proses penyidikan (BW), tidak masuk semua. Ya, secara yuridis tidak bisa (SP3)," ujar Ronny.

Kendati demikian, berkaca dari kasus yang pernah dialami pimpinan KPK dahulu yakni Bibit-Chandra, Polri menyinggung mengenai wewenang presiden melalui hak prerogatifnya. 

"Kita ingat kasus Bibit-Chandra. Itu yang digunakan adalah hak preogratifnya Bapak Presiden. Sehingga itu bisa digunakan kebijakan bapak presiden, apakah kasus itu harus dilanjutkan sampai ke sidang pengadilan, atau seperti kasus Bibit-Candra itu di-deponir," ujar Ronny. Saat itu, kasus Bibit-Chandra di-deponir oleh Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo disebut tengah mempelajari kemungkinan meminta Kepolisian menerbitkan surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus yang disangkakan kepada Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

“Itu sedang dipelajari, yang pasti seperti yang saya katakan, Presiden ingin semua upaya hukum yang berkaitan dengan kasus ini, kasusnya BG (Budi Gunawan) dan BW (Bambang Widjojanto) itu patokannya aturan Undang-undang yang ada,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu (24/1/2015).

Andi mengatakan, dalam satu dua hari ke depan, langkah hukum nyata dari Presiden akan terlihat. Menurut dia, apa yang akan dipertimbangkan Presiden sebagai opsi terkait masalah hukum di Kepolisian dan KPK ini sudah diatur dalam undang-undang.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden akan berhati-hati dalam memutuskan langkah terkait kasus ini. Presiden, kata dia, menyadari jika masalah ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat sehingga diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menyikapi penetapan Bambang sebagai tersangka.

Bareskrim Polri menetapkan Bambang sebagai tersangka atas dugaan memerintahkan saksi menyampaikan keterangan palsu dalam kasus pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat pada 2010 di Mahkamah Konstitusi.