Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selama Investigasi, KNKT Tak Boleh Ungkap Isi Kotak Hitam dan Data Apa Pun

Kompas.com - 14/01/2015, 04:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua tim investigasi AirAsia QZ8501, Marjono Siswosuwarno, berharap proses pengunduhan suara dari cockpit voice recorder (CVR) atau perekam suara kokpit milik pesawat itu bisa selesai pada Rabu (14/1/2015) malam.

"Harapannya besok malam sudah selesai download (unduh), mungkin transkrip hari lain. Kami tidak boleh menyiarkan isinya apa, kita melakukan investigasi mengikuti standar prosedur tertulis di International Civil Aviation Organization (ICAO)," kata Marjono di Kantor KNKT, Gambir, Jakarta, Selasa (13/1/ 2015).

Marjono menuturkan, selama proses investigasi, tim KNKT tidak diperbolehkan untuk merilis data apa pun. Baik itu flight data recorder (FDR) maupun cockpit voice recorder (CVR) hingga transkrip Air Traffic Control (ATC), informasinya harus disimpan KNKT.

"Kita juga tak boleh menyebutkan bagian diskusi kita sampai final report yang baru bisa dipublikasikan. Progres penyelidikan, misalnya selesaikan transkrip, download secara sukses itu bisa, tapi grafiknya tak boleh dimunculkan. Setelah laporan selesai itu dimuat yang relevan saja," kata Marjono.

Marjono menegaskan, selama ini penyelidikan yang dilakukan KNKT bersifat rahasia. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang mengatur tata tertib penerbangan di Indonesia. Namun, hasilnya akan disampaikan kepada publik setelah proses penyelidikan.

"Yang disampaikan online itu final report dan semua masyarakat boleh melihat. Termasuk fakta, analisis dan rekomendasi, data grafik, dan percakapan yang relevan akan ditulis di sana," jelas Marjono. (Randa Rinaldi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com