Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Popularitas Saya Anjlok, Silakan!

Kompas.com - 12/01/2015, 13:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo mengaku tidak mempersoalkan popularitas dirinya jatuh karena telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kemudian menghapus subsidi untuk premium. Menurut Jokowi, dia bekerja bukan untuk mencari popularitas.

"Soal BBM, tidak sampai sebulan setelah dilantik, banyak yang bilang, 'Pak kalau BBM naik popularitas akan anjlok'. Saya sampaikan saya bekerja bukan untuk popularitas, saya bekerja untuk negara dan rakyat. Kalau (popularitas) anjlok, silakan," kata Jokowi dalam sambutannya di acara Musyawarah Nasional (Munas) XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bandung, Senin (12/1/2015).

Pada pertengahan November 2014 lalu, Jokowi memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, pada 31 Desember, Jokowi memutuskan menurunkan harga solar dan menghapus subsidi untuk premium.

Jokowi mengatakan, risiko itu diambilnya lantaran berdasarkan hitungan, subsidi BBM sudah terlalu membebani APBN. Selama lima tahun ini, dia menyebutkan subsidi BBM sudah menyedot Rp 1.300 triliun.

"Hitungan nalar saya, Rp 1.300 triliun untuk waduk dipakai jalan tol, airport, alur kereta api, itu pasti rampung jadi. Saya nggak berpikir masalah popularitas. Apa hubungannya popularitas dengan pekerjaan saya? Nggak ada," kata dia.

Dengan kebijakan pengalihan subsidi itu, Jokowi mengatakan, pembangunan tol trans Sumatera, kereta api di Sumatera dan Kalimantan mulai dibangun tahun ini. Sementara untuk jalur kereta api di Papua, saat ini masih dilakukan studi kelayakan.

Selain itu, Jokowi juga menargetkan perluasan dan pembangunan terhadap 24 buah pelabuhan selama lima tahun pemerintahannya. (baca: Premium Tak Lagi Disubsidi, Subsidi BBM dalam APBN-P 2015 "Hanya" Rp 56 Triliun)

"Konektivitas ini penting, dengan itu semua akan serba mudah. Negara yang memperhatikan infrastruktur nantinya akan jadi negara maju," imbuh Jokowi. (baca: Harga BBM Dimungkinkan Berubah Dua Kali Sebulan)

Pemerintah menetapkan skema baru penghitungan harga BBM yang bisa mengevaluasi harga setiap bulannya. Skema ini menghitung harga premium dan solar mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan telah disesuaikan dengan formula sesuai harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Harga terbaru BBM premium RON 88 baik yang BBM khusus penugasan maupun BBM umum nonsubsidi ditetapkan sebesar Rp 7.600 per liter, dan harga solar bersubsidi menjadi Rp 7.250 per liter yang berlaku sejak awal Januari 2015. Namun, harga ini dipastikan berubah pada awal Februari mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com