Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendaftaran Kepala Daerah dari Partai Demokrat Sepi Peminat

Kompas.com - 26/12/2014, 21:41 WIB

PALU, KOMPAS.com — Pendaftaran calon kepala daerah yang dibuka Partai Demokrat di tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah sejak sepekan lalu hingga Jumat sore masih sepi peminat.

"Mungkin Januari baru ada yang mendaftar sambil mereka melihat pergerakan politik," kata Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Kepala Daerah DPD Demokrat Sulawesi Tengah Zulfakar Nasir di Palu, Jumat (26/12/2014) sore.

Dia mengatakan, kelihatannya calon kepala daerah di tujuh kabupaten/kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak masih saling mengintip dan mempelajari situasi politik menjelang pemilihan kepala daerah.

"Namun, sudah ada yang mulai membangun komunikasi, dan rencananya Januari baru mendaftar," katanya.

Zulfakar mengatakan, salah satu kemungkinan pertimbangan mereka belum langsung mendaftar adalah, kursi Demokrat di beberapa daerah tidak cukup untuk mengusung satu calon atau kurang dari 20 persen dari total jumlah kursi DPRD. Di Kota Palu, misalnya, Demokrat hanya punya tiga kursi dari 35 anggota DPRD.

Dari tujuh kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada pada tahun 2015, hanya Pilkada Kabupaten Poso Partai Demokrat yang bisa mengusung calon kepala daerah sendiri.

Sementara itu, Partai Demokrat mengajukan syarat bagi calon yang ingin mendaftar, yakni harus membawa serta calon koalisi sehingga ada jaminan politik bahwa yang mendaftar sudah memenuhi syarat ketika diusung oleh Demokrat.

"Ini yang agak berat oleh mereka yang ingin mendaftar di Demokrat," katanya.

Zulfakar mengatakan, dukungan Demokrat terhadap calon akan sia-sia jika tidak mendapat dukungan koalisi dari partai lain. Karena itulah, kata Zulfakar, Demokrat meminta jaminan bahwa calon yang mendaftar sudah membawa serta calon koalisinya.

Pokja Pilkada DPD Demokrat hanya membuka waktu pendaftaran selama sebulan karena banyak tahapan yang harus dilalui setelah pendaftaran, antara lain uji publik.

Demokrat tidak memungut biaya dalam pendaftaran tersebut sebagai wujud dari komitmen Demokrat terhadap Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Menurut rencana, tujuh daerah melaksanakan pilkada serentak pada 2015 di Sulawesi Tengah, yakni Kota Palu, Sigi, Tojo Unauna, Tolitoli, Banggai Laut, Morowali Utara, dan Poso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com