Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Demokrat Dibilang Bunglon, Salah Besar!

Kompas.com - 11/12/2014, 19:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan partainya tidak masuk koalisi mana pun. Meski tak masuk kubu mana pun, SBY menampik apabila Partai Demokrat tak melakukan kontribusi apa pun.

"Kalau Partai Demokrat tidak masuk ke salah satu koalisi, tidak berarti Partai Demokrat tidak punya prinsip atau posisi. Ada yang katakan bunglon, itu salah besar," ujar SBY usai rapat pleno DPP Partai Demokrat, Kamis (11/12/2014).

SBY membandingkan dengan kondisi saat Perang Dingin di mana ada blok barat yang diisi oleh negara-negara kapitalis dan blok timur yang diisi oleh negara-negara komunis. Indonesia, sebut SBY, berada di tengah dengan non-blok.

"Jadi kami meski tidak masuk dua koalisi, akan tetap partisipatif sambil mendengarkan keinginan rakyat. Mari berpartner dengan baik. Ada KIH, KMP, pemerintah dan presiden, alangkah bagusnya politik seperti itu," ucap SBY.

Seperti diketahui, Partai Demokrat selama ini mendeklarasikan diri sebagai partai penyeimbang. Namun, posisi Partai Demokrat itu yang dipertanyakan. Sebab, Demokrat bergabung dengan Koalisi Merah Putih saat pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Tetapi soal Pilkada, Partai Demokrat mendukung pilkada langsung, berbeda dengan KMP yang menggolkan Undang Undang Pilkada yang mengatur pilkada melalui DPRD.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menampik anggapan partainya yang justru memecah belah KMP dengan mengambil posisi di tengah.

"Kok bisa disebut pemecah KMP? Kalau kemarin datang ke Jokowi. Jangan salahkan orangnya, jangan dilimpahkan dong. Aneh juga saya pikir," kata Syarief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com