Kontras Minta Jokowi "Blusukan" Jenguk Keluarga Korban Pelanggaran HAM

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Joko Widodo sekali-kali mengubah gaya dan tujuannya saat blusukan. Koordinator Kontras Haris Azhar meminta Presiden Jokowi melakukan blusukan ke keluarga yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu.

"Jokowi selama ini enggak pernah blusukan ke rumah janda-janda, yang suaminya jadi korban pelanggaran HAM. Kalau mau blusukan di comberan sendiri sih itu biasa saja," kata Haris di sela-sela peringatan Human Right Day 2014 di Jakarta, Selasa (9/12/2014) malam.

Haris menilai, blusukan seperti itu dapat menunjukkan komitmen Jokowi untuk menegakkan HAM dan mengusut tuntas pelangaran HAM masa lalu. Menurut dia, komitmen pemerintah untuk menuntaskan kasus HAM tidak bisa hanya diucapkan, tetapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan. "Pemerintahan Jokowi sejauh ini masih memainkan simbol tertentu saja," ucap Haris.

Jika penegakan HAM ke depannya tidak mengalami kemajuan, lanjut Haris, bukan tidak mungkin nantinya Jokowi akan digugat ke pengadilan oleh berbagai kelompok masyarakat. Sebab, Jokowi sudah banyak memberikan janji pada Pemilu Presiden 2014 lalu.

"Saya sudah sering bilang, Jokowi sebaiknya jadi capres lagi saja daripada jadi presiden. Saat jadi capres, janji-janjinya luar biasa," ucap Haris.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintahan yang dipimpinnya berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia. "Pemerintah berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu secara berkeadilan," kata Presiden dalam acara peringatan Hari HAM di Gedung Senisono, Istana Kepresidenan, Yogyakarta, Selasa (9/12/2014), seperti dikutip Antara.

Presiden menegaskan, pemerintah harus memegang teguh dalam rel konstitusi atau UUD 1945 yang sudah jelas memberikan penghargaan terhadap HAM sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.