Agung Laksono: Setelah Munas Bali, Tidak Ada Lagi Rekonsiliasi!

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Presidium Penyelematan Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, upaya rekonsiliasi dengan pihak Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sudah ditutup. Menurut Agung, tidak ada gunanya lagi melakukan rekonsiliasi setelah Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Bali digelar.

"Setelah munas usai, tidak ada lagi rekonsiliasi," ujar Agung dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (3/12/2014).

Agung mengatakan, jika memang ada niatan upaya rekonsiliasi, seharusnya upaya tersebut dilakukan sebelum penyelenggaraan munas di Bali. Pasalnya, yang menjadi persoalan utama terpecahnya Golkar menjadi dua kubu adalah persoalan waktu pelaksanaan munas.

"Kami akan tetap ingin munas digelar pada bulan Januari 2015," kata Agung.

Namun, meskipun upaya rekonsiliasi sudah tertutup, Agung mengaku tidak akan memutus komunikasi dengan para kader Golkar lain yang berbeda pandangan dengannya. Dia akan tetap menjaga tali silaturahim dengan semua kader Golkar.

Sebelumnya, Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Agun Gunandjar mengakui tidak adanya titik temu antara Aburizal Bakrie dan Agung mengenai waktu pelaksanaan Munas IX Partai Golkar. (Baca: Ini Penyebab Gagalnya Kesepakatan antara Aburizal dan Agung)

Agun menjelaskan, dalam upaya rekonsiliasi yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, permintaan Aburizal tidak dapat disetujui oleh pihaknya. Aburizal setuju pelaksanaan munas pada 2015, tetapi digelar pada bulan Oktober. Waktu tersebut dinilai terlalu lama.

Munas Golkar memutuskan memecat semua kader Golkar yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar dan kader yang menolak pelaksanaan Munas IX. Presidium Penyelamat Partai Golkar dianggap sebagai organ yang ilegal dan menyalahi aturan internal Partai Golkar. (Baca: Bentuk Presidium Penyelamat Partai, Agung Laksono dkk Dipecat dari Golkar)