Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hajriyanto Thohari: Perpecahan Golkar Baru di TIngkat Elit

Kompas.com - 29/11/2014, 20:46 WIB

MAGELANG, KOMPAS.com - Mantan Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari mengatakan, perpecahan Partai Golkar sekarang baru sebatas pada tingkat elit partai di Jakarta. Menurut Hajriyanto yang baru saja mundur dari kepengurusan DPP Partai Golkar,  perpecahan itu belum sampai ke bawah dan di daerah.

"Perpecahan ini elit-elit yang di atas belum sampai ke bawah, ke DPD I saja belum. Namun kalau munas buru-buru diselenggarakan saya khawatir akan ada dualisme kepemimpinan," katanya di Magelang, Sabtu (29/11/2014).

Ia menuturkan kalau munas digelar pada 30 November 2014, kemudian bulan Januari 2015 ada munas lagi, nanti pasti akan ada dualisme kepemimpinan. Setelah itu, masing-masing pihak kemudian membentuk DPD I dan DPD II yang akan menimbulkan terjadinya masifikasi perpecahan.

Menurut mantan Wakil Ketua MPR ini, perpecahan saat ini masih terbilan lebih gampang untuk direkonsiliasi, karena baru melibatkan elit. Tetapi, kalau sudah sampai ke bawah, maka perpecahan akan semakin susah untuk diatasi.

"Kalau perpecahan sampai ke DPD I dan DPD II maka terjadi juga dualisme di sana dan susah untuk dipersatukan, maka saya tidak menyetujui munas 30 November 2014 maupun Januari 2015. Saya ingin digelar sebuah munas yang merupakan munas kompromi, munas rekonsiliasi," katanya.

Ia mengatakan pihaknya akan mendorong sesepuh Partai Golkar dapat turun gunung untuk memberikan sumbangan mendamaikan dan merekonsiliasikan mereka yang bersengketa. "Saya akan minta sesepuh Golkar seperti BJ Habibie, JB Sumarlin, Awaludin Jamin, dan Sulasikin Murpratomo untuk melakukan langkah-langkah bagi mewujudkan perdamaian itu," katanya.

Ia berharap semua kubu mau mengalah, mau menekan ego masing-masing dan lebih dari itu juga harus sama-sama mencari penyelesaian yang "win-win solution".

Menurut dia harus ada kompromi untuk mendapatkan konsensus baru dari perpecahan di dalam Partai Golkar sekarang ini. Kompromi terhadap materi-materi dan substansi yang disengketakan selama ini, yakni masalah waktu munas dan kepanitiaan munas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com