Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kepemimpinan Tirani Itu dengan Bayonet atau Pencitraan Tanpa Kerja

Kompas.com - 28/11/2014, 22:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo "berkicau" soal kepemimpinan melalui akun Facebook-nya, Ir H Joko Widodo, Jumat (28/11/2014) malam. Secara substansi, materi yang di-posting Jokowi hampir sama dengan apa yang dituliskan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, pada Jumat siang. Sebelumnya, SBY menyinggung soal kepemimpinan tirani. Demikian juga Jokowi. (Baca: SBY: Pemimpin yang Selalu Dibenarkan Perkataannya, Bisa Jadi Diktator atau Tiran)

Jokowi menyebutkan, ada perbedaan antara kepemimpinan yang dipercaya rakyat dengan kepemimpinan tirani.

"Kepemimpinan yang dipercaya diperoleh melalui kesadaran rakyat atas tujuan tujuan negara, sementara kepemimpinan tirani adalah membungkam kesadaran rakyat bisa itu dengan bayonet atau pencitraan tanpa kerja," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, basis kepemimpinan dalam demokrasi adalah kepercayaan. "Dan kepercayaan itu dibangun di antaranya oleh rekam jejak, ketulusan hati dan kesungguhan dalam bekerja," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dalam kepemimpinannya, kata Jokowi, hal yang menjadi prioritasnya adalah membangun kepercayaan rakyat untuk menuju kemakmuran Indonesia.

Adapun, SBY, dalam postingan-nya menyatakan, pemimpin yang selalu dibenarkan perkataan dan tindakannya berpotensi menjadi diktator atau tiran.

"Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yg selalu dibenarkan apapun perkataan & tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran. *SBY*," demikian tulis SBY.

SBY mengatakan, setiap pemimpin pasti ingin berbuat yang terbaik. "Tidak ingin jadi diktator atau tiran dan kemudian harus jatuh seperti yang kerap terjadi," ujarnya.

Penghormatan kepada pemimpin, menurut SBY, juga penting ditanamkan agar masyarakat bisa menyampaikan kritiknya dengan nyaman. Dalam pandangan SBY, kritik terhadap seorang pemimpin ibarat obat.

"Jika dosis & cara meminumnya tepat, badan menjadi sehat. Mengkritik pemimpin haruslah beretika & patut. *SBY*," kata SBY.

Terkait pencitraan di dunia politik, SBY menilai hal itu wajar dilakukan. Tetapi, ia menekankan, harus dilakukan dengan tepat. Mengkritik juga harus dilakukan dengan patut dan beretika.

"Dalam politik, pencitraan itu biasa. Tapi, jika sangat berlebihan bisa menurunkan kepercayaan rakyat. Angkuh terbawa, tampan tertinggal"*SBY*," tulis SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com