Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Pemimpin yang Selalu Dibenarkan Perkataannya, Bisa Jadi Diktator atau Tiran

Kompas.com - 28/11/2014, 21:05 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sejumlah pandangannya tentang kepemimpinan melalui akun Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, Jumat (28/11/2014). Tweet tematik atau sering disebut dengan "kuliah twit" alias "kultwit" ini disampaikan SBY dalam 15 postingan-nya.

SBY mengawali tweet-nya dengan menyebutkan bahwa hidup adalah universitas abadi, harus saling belajar, berbagi, dan menasihati. Menurut SBY, berdasarkan apa yang pernah terjadi, dia berpandangan pemimpin yang selalu dibenarkan perkataan dan tindakannya berpotensi menjadi diktator atau tiran.

"Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yg selalu dibenarkan apapun perkataan & tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran. *SBY*," demikian tulis SBY.

SBY mengatakan, setiap pemimpin pasti ingin berbuat yang terbaik. "Tidak ingin jadi diktator atau tiran dan kemudian harus jatuh seperti yang kerap terjadi," ujarnya.

Penghormatan kepada pemimpin, menurut SBY, juga penting ditanamkan agar masyarakat bisa menyampaikan kritiknya dengan nyaman. Dalam pandangan SBY, kritik terhadap seorang pemimpin ibarat obat.

"Jika dosis & cara meminumnya tepat, badan menjadi sehat. Mengkritik pemimpin haruslah beretika & patut. *SBY*," kata SBY.

Terkait pencitraan di dunia politik, SBY menilai hal itu wajar dilakukan. Tetapi, ia menekankan, harus dilakukan dengan tepat. Mengkritik juga harus dilakukan dengan patut dan beretika.

"Dalam politik, pencitraan itu biasa. Tapi, jika sangat berlebihan bisa menurunkan kepercayaan rakyat. Angkuh terbawa, tampan tertinggal"*SBY*," tulis SBY.

"Permasalahan hidup, juga negara, terus datang & pergi. Yang diperlukan adalah solusi. Dapatkan solusi itu & kemudian jalankan. *SBY*," lanjut SBY.

Terakhir, SBY mengingatkan bahwa tugas pemimpin sejatinya adalah mengatasi masalah. Untuk mengatasi masalah, lanjut SBY, pemimpin harus bisa mampu bermusyawarah dan mencari penyelesaiannya.

"Apalagi masalah yang serius *SBY*," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com