Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelajari Etiket dan Hukum Bermedia Sosial di Kompasianival 2014

Kompas.com - 18/11/2014, 13:37 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Tahun 2014 tidak hanya diramaikan oleh hiruk-pikuk pergantian pemerintahan, tetapi juga sejumlah kasus yang berkaitan dengan media sosial. Adapun kasus itu antara lain kasus Florence Sihombing di Yogyakarta, akun Twitter @kemalsept, dan tentu saja Muhammad Arsyad, serta masalah hukum pengelola akun Twitter @triomacan2000.

Yang cukup "beruntung" karena tidak terjerat kasus hukum, tetapi menuai kecaman dari publik, adalah Dinda yang lewat akun Path-nya menyatakan berkeberatan berbagi kursi dengan perempuan hamil.

Indonesia termasuk lima besar negara dengan jumlah pengguna terbanyak media sosial. Namun, kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar warga Indonesia belum memahami, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya netiket dan cyberlaw. Era kebebasan berpendapat tetap harus bertanggung jawab.

Apa saja batasan netiket dan cyberlaw? Megi Margiono, pemerhati media sosial dan pakar cyber law, serta Heru Margianto, Wakil Redaktur Pelaksana Kompas.com, akan berbagi dua materi tersebut dalam sesi "BlogShop: Netiket dan Cyberlaw" pada acara Kompasianival 2014 yang akan berlangsung pada:

Hari, tanggal: Sabtu, 22 November 2014
Waktu: Pukul 09.00–22.00 WIB
Tempat: Gedung Sasana Budoyo Utomo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. 

Alih-alih ingin berbagi di media sosial, justru terjerumus dalam kejahatan media sosial. Daftarkan diri Anda di Kompasianival 2014 melalui http://grazera.com/kompasianival. (Nurulloh)

Catatan: Kompasianival 2014 diselenggarakan oleh Kompasiana, layanan blog sosial yang dikembangkan oleh Kompas.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com