Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada 12 Kesepakatan yang Dibawa Jokowi dari Beijing

Kompas.com - 17/11/2014, 06:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Jokowi) membawa "oleh-oleh" berupa 12 kesepakatan yang dicapai dengan sejumlah negara pascapertemuan KTT APEC di Beijing, Tiongkok, beberapa waktu lalu. Dalam waktu dekat, semua kesepakatan itu akan ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (16/11/2014).

"Mendag yang sudah melaporkan ada 12 kesepakatan yang sudah dihasilkan di Beijing, silakan ditanyakan lebih detail ke Mendag," kata Andi.

Andi mengungkapkan, beberapa kesepakatan itu bahkan sudah langsung ada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) business to business. Setelah penandatanganan MoU itu, Andi memastikan semua menteri terkait akan langsung bekerja.

Lebih lanjut, Andi mengungkapkan, konsep Jokowi untuk memangkas birokrasi dalam perizinan telah membuat pertanyaan bagi Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Di depan forum APEC, ASEAN Summit, hingga G-20, Jokowi selalu mempromosikan rencana pelayanan izin satu pintu.

"Ketika pertemuan bilateral, PM Abbot misalnya malah bertanya bagaimana Indonesia bisa merancang one stop service dengan pemotongan-pemotongan beberapa tahapan birokrasi perizinan, karena itu di Australia susah sekali dilakukan," kata Andi.

Sebelumnya, Presiden langsung mengutus sejumlah menteri untuk menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral yang dilakukannya dengan kepala negara dalam forum KTT APEC, KTT ASEAN, dan G-20. Para menteri itu diminta untuk jemput bola mendatangi negara-negara yang sudah menyatakan ketertarikannya menjalin kerja sama dengan Indonesia.

Jokowi mencontohkan Menteri Koordinator Maritim Indroyono Soesilo akan diutus ke Tiongkok dan Jepang untuk membahas masalah kemaritiman. Untuk industri otomotif, Jokowi mengungkapkan, pengusaha Italia tertarik untuk berinvestasi ban di Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga mengaku berhasil membawa rencana investasi di sektor pelabuhan hingga pembangkit listrik. Untuk menggarap dua sektor itu, Jokowi mengaku akan meminta badan usaha milik negara (BUMN) untuk menindaklanjuti sehingga benar-benar tercipta kerja sama yang konkret.

"Ini harus ditindaklanjuti. Kalau enggak, ya enggak akan ketemu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com