Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: KIS, KIP, dan KKS untuk Jaga Daya Beli Masyarakat jika Harga BBM Naik

Kompas.com - 03/11/2014, 14:36 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar merupakan upaya dalam menjaga daya beli masyarakat jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik.

Jokowi juga menegaskan, peluncuran tiga program ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat.

"Ya, menjaga daya beli, dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan," kata Jokowi di sela-sela peluncuran kartu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Mengenai kapan harga BBM akan dinaikkan, Jokowi mengaku belum bisa menyampaikannya. Ia hanya menegaskan bahwa rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi bertujuan meningkatkan kesejahteraan.

"Ini kan urusannya membagikan untuk kesejahteraan," sambung Jokowi.

Setelah diluncurkan hari ini, KIS, KIP, dan KKS bisa langsung digunakan. Kartu ini, menurut Jokowi, akan dibagikan secara bertahap kepada masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan, tiga kartu ini sudah dibagikan di 19 provinsi hingga Desember nanti untuk kemudian dilanjutkan tahun depan.

"Kartu ini sudah mulai dikirimkan kepada masyarakat, Kartu Indonesia Sejahtera seperti ini, Kartu Indonesia Pintar seperti ini, Kartu Indonesia Sehat seperti ini. Ini adalah sistem yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses ke pendidikan, kesehatan, dan juga sistem cash transfer seperti ini," tutur dia.

Simpanan Keluarga Sejahtera akan dibagikan kepada  lebih kurang 1 juta keluarga. Adapun Kartu Indonesia Pintar akan dibagikan kepada 160.000 anak usia sekolah, dan Kartu Indonesia Sehat diberikan kepada hampir 4,5 juta individu di 19 kabupaten/kota di 9 provinsi di Indonesia untuk tahap pertama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com