Suryadharma: Baru Kali Ini Ada Kader PPP yang Berani Lawan Majelis Syariah

SURABAYA, KOMPAS.com – Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menyayangkan kedatangan sejumlah kader PPP pada Muktamar VIII di Surabaya, Jawa Timur, 15-17 Oktober 2014. Menurut dia, baru kali ini ada kader partai yang berani membantah fatwa Majelis Syariah dan Mahkamah Partai.

"Saya heran masih ada kader partai yang mau datang ke Surabaya. Belum pernah ada dalam sejarah PPP, seorang kader partai melawan tokoh-tokoh dan ulama-ulama kharismatik yang ada di PPP," kata Suryadharma saat dihubungi wartawan, Kamis (16/10/2014).

Dalam muktamar itu, Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy didaulat sebagai ketua umum menggantikan Suryadharma. Pemilihan Rommy dilakukan secara aklamasi setelah seluruh peserta yang hadir mendukung penuh penunjukannya sebagai pemimpin partai.

Suryadharma yakin bahwa kemenangan Rommy di Surabaya tidak akan diakui oleh partai politik lain. Ia mengatakan, belum ada sejarahnya seorang ketua umum partai dilengserkan oleh sekjennya.

"Kalau ini (hasil muktamar) diakui, maka besok bisa saja Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo menggelar kongres untuk melengserkan Megawati jadi ketum. Begitu juga Idrus Marham menggeser Aburizal Bakrie dan lain-lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair menyatakan tidak sah Muktamar VIII PPP yang digelar kubu Rommy di Surabaya. Menurut dia, muktamar tersebut dilaksanakan sebelum tercapainya islah antara dua kubu yang berseteru di internal PPP.

Maimoen menegaskan, Muktamar VIII PPP baru dianggap sah jika dihadiri dan ditandatangani oleh Ketua Umum PPP Suryadharma dan Romahurmuziy sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP. "Muktamar dari pihak yang bersengketa kedua-duanya tidak sah sebagaimana putusan Mahkamah Partai," kata Maimoen dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/10/2014) malam.