Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: PPP Tak Masuk Paket Pimpinan MPR yang Diusung Koalisi Merah Putih

Kompas.com - 06/10/2014, 15:01 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Partai Persatuan Pembangunan tidak masuk dalam paket calon pimpinan MPR yang diajukan Koalisi Merah Putih. Fadli berharap, PPP dapat menerimanya dengan legawa dan tidak melepaskan diri dari Koalisi Merah Putih. 

Menurut Fadli, keputusan itu merupakan hasil rapat pimpinan Koalisi Merah Putih. Dalam rapat itu disepakati bahwa paket calon pimpinan MPR berasal dari Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, dan PAN, serta Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

"Komposisinya begitu, mudah-mudahan (PPP) enggak keluar dari Koalisi Merah Putih," kata Fadli di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Fadli, yang juga menjabat Wakil Ketua DPR, mengatakan, PPP masih berpeluang mendapatkan kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan. Pembagian kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan akan diatur setelah ini.

Menurut Fadli, Partai Gerindra juga dapat legawa tak masuk dalam paket calon pimpinan MPR. Ia menyebutkan, Gerindra merasa telah memiliki banyak tugas di posisi lain.

"Gerindra banyak tugas di tempat lain," ujarnya.

Sebelumnya, Demokrat bersama Koalisi Merah Putih sepakat mengajukan paket pimpinan MPR dengan komposisi terdiri dari 4 perwakilan parpol koalisi dan 1 perwakilan dari DPD.

Sementara itu, koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengajukan paket dengan komposisi bahwa ketua MPR akan diisi oleh perwakilan DPD, sementara empat wakil oleh perwakilan partai Koalisi Merah Putih. Sampai saat ini, semua fraksi di parlemen masih melakukan lobi. Pemilihan calon pimpinan MPR akan dilakukan pada sore atau malam hari nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com