Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Demokrat Walk Out, Ngapain Mengajukan RUU Pilkada?"

Kompas.com - 26/09/2014, 15:21 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mempertanyakan sikap Partai Demokrat yang memutuskan melakukan walk out pada saat-saat terakhir sidang pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Paloh beranggapan, RUU Pilkada merupakan inisiatif dari pemerintah. Oleh karena itu, Demokrat sebagai partai utama pemerintah seharusnya tidak mengambil sikap walk out seperti itu.

"Ketika Partai Demokrat walk out, sayang sekali, ngapain ngajuin RUU. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat," ujar Paloh seusai menghadiri acara rapat koordinasi nasional dan pembekalan anggota legislatif terpilih PKPI, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Paloh mengatakan, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan mendukung agar pilkada dilakukan secara langsung. Paloh menyayangkan mengapa RUU Pilkada secara langsung tidak bisa digolkan oleh partai pemenang Pemilu 2009 tersebut.

"Menurut saya, masyarakat pun enggak habis pikir," ucap Paloh.

Namun, Paloh tetap membuka pintu jika Demokrat masih ingin bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Paloh, komunikasi harus tetap berjalan terbuka dan cair dalam situasi seperti apa pun.

"Hari ini kita boleh berbeda pendapat, berbeda pikiran, strategi, tetapi esok lusa ada kemungkinan bisa menyatukan itu," kata Paloh.

Sebelumnya, pada sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, Demokrat meminta ada opsi ketiga sebagai pilihan voting dalam pengambilan keputusan. Opsi ketiga itu adalah pilkada langsung dengan 10 syarat. Sementara itu, dua opsi lainnya adalah pilkada langsung dan tidak langsung.

Permintaan Demokrat didukung tiga fraksi yang mendukung pilkada langsung, yaitu PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketiga fraksi ini meminta pimpinan sidang paripurna di bawah kendali Priyo Budi Santoso untuk meloloskan permintaan Demokrat.

Mendapatkan dukungan ini, Demokrat yang diwakili Benny K Harman justru menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, Demokrat memilih sikap walk out dengan alasan bahwa pimpinan sidang tak memenuhi permintaannya untuk memuat opsi ketiga.

Anggota Fraksi PDI-P, Yasona H Laoly, menduga, skenario yang dilakukan Demokrat merupakan bagian dari rekayasa politik kelompok yang menginginkan agar pilkada melalui DPRD. PDI-P merasa ditipu karena, dalam forum lobi, dukungan telah disampaikan kepada Demokrat, dan menjadi bagian dari hasil lobi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com