Pendukung Anas dan Polisi Saling Pukul di Depan Pengadilan Tipikor

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa pendukung Anas Urbaningrum dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bersitegang dengan polisi pasca sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/9/2014) malam.

Pantauan Kompas.com, massa HMI awalnya merangsek masuk ke depan pintu pengadilan Tipikor. Mereka ingin mendekat ke arah Anas yang saat itu hendak masuk ke dalam mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Hakim tidak adil! Buat apa ada persidangan kalau putusannya enggak adil!" seru salah satu pendukung Anas.

Saat mobil yang membawa Anas meninggalkan Pengadilan Tipikor, tiba-tiba suasana menjadi panas. Beberapa anggota HMI dipukul oleh polisi. Salah seorang anggota HMI tampak mengalami memar di pelipis matanya.

Suasana panas meluas hingga ke trotoar Jalan HR Rasuna Said depan Pengadilan Tipikor. Aksi saling pukul kembali terjadi antara anggota HMI dan kepolisian. Kejadian tersebut tidak berlangsung lama karena masing-masing pihak kemudian melerai dan menahan diri. Kelompok HMI kemudian diminta untuk menjauhi Pengadilan Tipikor, sementara kepolisian diminta masuk ke dalam pengadilan.

Dalam kejadian tersebut, tampak dua orang anggota HMI yang mengalami memar di bagian wajah. Mereka langsung dibawa oleh teman-temannya menjauhi lokasi kejadian.

Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat ditutup beberapa saat karena massa dan polisi menutupi ruas jalur lambat Jalan HR Rasuna Said. Penutupan jalan tersebut berlangsung sekitar 10 menit. Akibatnya terjadi kemacetan kendaraan yang cukup panjang.

Petang tadi, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta kepada Anas. Anas dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji serta melakukan tindak pidana pencucian uang.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama delapan tahun ditambah denda sebanyak Rp 300 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama tiga bulan," kata Ketua Majelis Hakim Haswandi saat membacakan putusan.

Menurut hakim, Anas terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider, yakni Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Dia dinyatakan terbukti menerima pemberian hadiah hadiah atau janji yang patut diduga jika pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Anas.

Hakim menilai Anas memiliki pengaruh dalam mengatur proyek APBN mengingat jabatannya sebagai ketua DPP Partai Demokrat bidang politik pada 2005. Pengaruh Anas ini semakin besar setelah dia terpilih sebagai anggota DPR dan ditunjuk sebagai ketua fraksi. Hakim juga menyatakan Anas terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua yang memuat Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.