Dikasih Jatah Menteri, Parpol Harus Bisa Ajukan Calon Terbaik

"Kalau kami melihat itu adalah PR sangat besar untuk parpol. Jadi bagaimana caranya nanti parpol menyeleksi nominasi menteri dengan karakter profesionalnya dan dibenturkan dengan karakter Pak Jokowi," kata Andi, di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014).

Untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi, kata Andi, ada serangkaian seleksi yang harus dilalui calon. Seleksi itu di antaranya, uji loyalitas hingga program kerja yang ditawarkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, ada seleksireka jejak dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Lalu kemauan dan keinginan untuk memperkuat rezim antikorupsi yang disiapkan KPK dan PPATK," katanya.

Andi melanjutkan, seleksi menteri ini tidak sama dengan seleksi kepala dinas yang dilakukan Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, penentuan menteri merupakan hak prerogratif presiden.

"Mana yang presiden langsung bisa memilih karena track record sudah jelas, mana yang Pak Jokowi mencari profesional terbaik. Tapi yang jelas ada beberapa kriteria dasar yang semua calon menteri harus mencarinya terutama penguatan rezim antikorupsi," kata Andi.