PPP Bantah Pelengseran Suryadharma Terkait Jokowi-JK

PADANG, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Barat membantah pelengseran Suryadharma Ali (SDA) dari jabatan Ketua Umum DPP PPP bertujuan untuk memuluskan partainya bergabung dengan koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ketua DPW PPP Sumbar Yulfadli Nurdin di Padang, Sabtu (13/9/2014), menegaskan, PPP akan tetap berada dalam Koalisi Merah Putih bersama parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres lalu. (baca: Suryadharma Dipecat, PPP Bakal Merapat ke Jokowi-JK?)

"Anggapan publik setelah pelengseran ini, PPP akan beralih mendukung partai koalisi pendukung Jokowi-JK. Namun, itu hanya isu belaka karena kami akan tetap berada di Koalisi Merah Putih," ucapnya seperti dikutip Antara.

Yulfadli menyatakan bahwa pihaknya merupakan salah satu dari 28 DPW PPP se-Indonesia yang melengserkan SDA. (Baca: Suryadharma Ali Dipecat dari Posisi Ketua Umum PPP)

Pelengseran itu, kata Yulfadli, tidak terlepas dari penetapan SDA sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan berstatus tersangka, lanjut dia, SDA dianggap telah melanggar AD/ART PPP Pasal 10 Ayat (1) Huruf c dan Huruf d.

"SDA telah ditetapakan sebagai tersangka. Jadi, agar proses penyelidikan berjalan lancar, kami akhirnya sepakat untuk mendukung pelengserannya," kata Yulfadli.

Dengan demikian, kata dia, SDA bisa lebih fokus menyelesaikan masalah yang menerpanya.

Meskipun SDA telah resmi dipecat dari ketua umum, menurut dia, PPP tidak akan lepas tangan. PPP telah menyiapkan pengacara untuk memberikan pembelaan kepada mantan Menteri Agama RI itu.

"Jika SDA mau, kami akan menyiapkan pengacara untuk membelanya. Ini sudah komitmen DPP," katanya.