Tak Goyah, Koalisi Merah Putih Tetap Tolak Rakyat Pilih Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Merah Putih tetap menolak pemilihan kepala daerah dilakukan oleh rakyat. Sikap koalisi Merah Putih tak goyah meski mendapat tentangan dari berbagai pihak, termasuk kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

"Tidak ada perubahan, kita tetap dukung pilkada dipilih DPRD," kata anggota Majelis Syura PKS, Refrizal, seusai menghadiri rapat bersama Koalisi Merah Putih, di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Anggota Komisi VI DPR itu melanjutkan, pihak yang menolak kepala daerah dipilih oleh DPRD hanya segelintir kelompok yang khawatir terkena dampak dari rencana ini. Sementara kubu pendukung dianggapnya jauh lebih banyak.

Ia mengklaim organisasi masyarakat besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah mendukung pilkada melalui DPRD. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD, kata dia, tak melanggar Undang-Undang.

Selain itu, penyelenggaraannya juga dianggap lebih murah biaya dan mampu menekan praktik politik uang.

"Ini soal periuk nasi orang-orang yang terganggu, akhirnya menolak pilkada lewat DPRD. Yang punya kepentingan kan banyak, LSM, lembaga survei, dan lainnya," ucap Refrizal.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, berubah sikap dan menginginkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.