"Pilkada Langsung Tidak Cuma Hasilkan Ridwan Kamil, tetapi Juga yang 80 Persen Masuk Penjara"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan bahwa partainya cenderung mendukung pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) kembali dilaksanakan oleh DPRD. Menurut Ramadhan, pilkada langsung oleh rakyat justru lebih banyak menghasilkan kepala daerah yang terlibat tindak pidana korupsi.

"Ada 550 wali kota, bupati, gubernur kan seluruh Indonesia. Sistem sekarang (pemilihan langsung) bukan cuma hasilkan Ridwan Kamil atau yang segelintir, melainkan juga yang 80 persen kepala daerah berakhir di penjara. Lebih banyak," kata Ramadhan melalui pesan elektronik yang diterima Kompas.com, Jumat (12/9/2014).

Ramadhan mengakui bahwa situasi saat ini dilematis, terkait penentuan mekanisme yang tepat untuk pelaksanaan pilkada. Pasalnya, tak banyak dari pilkada langsung yang menjamin terpilihnya kepala daerah yang berintegritas.

Ramadhan menyebut, pelaksanaan pilkada sebaiknya dikembalikan ke DPRD agar lebih efektif dan efisien untuk mengontrol politik uang yang membudaya dalam pelaksanaan pemilihan langsung.

"Posisi Demokrat memastikan yang terbaik, yaitu terkontrolnya money politic, efisiensi, aspiratif, akseptabilitas. Ini dulu dipastikan," ucap Wakil Komisi I DPR RI ini.

Ramadhan menambahkan, maraknya politik uang juga menyebabkan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemilih. Ramadhan menganggap hal ini sebagai bukti bahwa masyarakat juga tak terlalu percaya dengan mekanisme pilkada langsung seperti sekarang ini.

Meski begitu, ia mengaku menunggu apa pun keputusan yang diambil oleh Panitia Kerja RUU Pilkada. Ramadhan menilai, panitia kerja dapat mengambil keputusan yang baik agar pelaksanaan pilkada menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk masyarakat.

"Kita berharap, dari waktu tersisa, hasilkan putusan baik. Intinya bukan sekadar pilih langsung atau DPRD, melainkan yang lebih menjamin biaya politik, mengantisupasi money politic, dan manipulasi," ujarnya.