Temui DPD, Jokowi Bahas soal Defisit Fiskal sampai Masalah Pedesaan

Defisit anggaran itu dikaitkan dengan belum terpenuhinya alokasi anggaran untuk desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa. "Harusnya (desa) mendapat Rp 59 triliun tetapi baru teralokasi Rp 9 triliun," ujar Ketua DPD Irman Gusman mengatakan.

Menurut Irman, kekurangan fisikal ini telah dia sampaikan kepada Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla. Ia berharap, melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, persoalan tersebut dapat dicarikan solusinya.

Cara yang masih bisa dilakukan, sebut Irman, adalah penghematan, penggenjotan pajak, serta pengalihan subsidi. Namun, kata dia, semua cara itu tetap butuh kajian mendalam terlebih dahulu. "Kami tetap berharap pada pemerintahan Pak Jokowi nanti dicarikan jalan keluarnya," ujar Irman.

Selain membahas masalah anggaran, Irman mengatakan pertemuannya dengan Jokowi juga membahas masalah lain seperti soal RUU Kelautan yang merupakan inisiatif DPD. Dibahas pula, kata dia, masalah pembangunan desa, pertanian, dan kesenjangan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Jokowi mengatakan aspirasi dari DPD ini akan diserap terlebih dahulu. "Kami ini bersilaturahmi, yang penting. Sehingga, aspirasi daerah kami juga bisa tahu," kata dia.

Menurut Jokowi, hubungan semacam ini juga perlu untuk terus dijalin erat. Dengan adanya pertemuan-pertemuan semacam ini, ujar dia, permasalahan-permasalahan di daerah bisa diakomodir oleh pemerintahan pusat.