Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diprotes SBY, Gedung Lapas Khusus Teroris di IPSC Batal Digunakan

Kompas.com - 08/09/2014, 15:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
- Gedung Lembaga Pemasyarakatan khusus narapidana terorisme di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Jawa Barat, akhirnya batal digunakan. Pembatalan itu setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap sel khusus napi teroris tersebut bakal membahayakan IPSC secara keseluruhan.

"Beliau keberatan jangan jadi LP khusus. Tapi kegiatan deradikalisasi akan jalan terus," ujar Kepala BNPT Ansyaad Mbaai di IPSC, Senin (8/9/2014).

Ansyaad sebelumnya sempat berdebat panjang dengan Presiden SBY. Dia menilai LP khusus napi teroris sangat diperlukan. Pasalnya, saat ini 28 kepala LP mengeluhkan keberadaan napi teroris yang justru mendoktrin napi biasa hingga sipir.

Oleh karena itu, Ansyaad mengatakan, BNPT membangun sel tahanan khusus yang terdiri dari 38 kamar dengan kapasitas 144 orang. Sel tahanan ini juga dilengkapi ruang konsultasi dengan ulama, psikolog, hingga para mantan napi teroris sebagai upaya deradikalisasi.

Namun, gedung yang sudah dibangun dan tinggal menyusun petunjuk teknis dengan Kementerian Hukum dan HAM itu tidak disetujui Presiden SBY. (baca: Anggap Berbahaya, Presiden dan Kapolri Tolak Lapas Teroris yang Sudah Dibangun di IPSC)

Ansyaad menuturkan, gedung itu tetap akan digunakan, tetapi hanya untuk program deradikalisasi. Jadi, nantinya napi teroris yang dinilai radikal dan militan akan dibawa ke IPSC untuk mendapat program deradikalisasi, setelah itu napi akan dikembalikan ke tahanan asalnya.

"Sementara untuk LP khusus nanti akan dibicarakan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com