Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Boediono Beri Lima Arahan pada Tim Transisi Jokowi-JK

Kompas.com - 02/09/2014, 15:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membicarakan lima topik saat bertemu dengan Wakil Presiden Boediono, Selasa (2/9/2014), di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Pertemuan itu dihadiri semua anggota Tim Transisi dan digelar tertutup untuk peliputan media.

Seusai pertemuan, Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menjelaskan, topik pertama yang diperbincangkan dengan Boediono adalah penguatan lembaga kepresidenan. Dalam hal ini, Tim Transisi meminta masukan dari Boediono terkait pembagian tugas presiden dan wakil presiden.

"Masukan dari Pak Boediono kami catat untuk mencari opsi-opsi penguatan lembaga kepresidenan," kata Andi.

Topik kedua adalah mengenai ekonomi makro terkait proses penyusunan rancangan APBN 2015 dan APBN Perubahan 2015. Andi menyebutkan, Boediono memberikan sejumlah masukan strategis mengenai kebijakan yang harus dilaksanakan pada Januari 2015 dan kebijakan lain yang bisa ditunda pelaksanaannya.

Topik ketiga, kata Andi, Boediono memberikan arahan terkait program strategis Jokowi-JK yang dianggap berkesinambungan dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Boediono meminta Tim Transisi berinteraksi lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan untuk mencari data dan informasi tentang program Pendulum Nusantara yang dianggap memiliki kesamaan dengan program tol laut milik Jokowi.

Topik mengenai kesejahteraan rakyat menjadi pembicaraan selanjutnya. Dalam pertemuan tersebut, Deputi Tim Transisi Anies Baswedan meminta Boediono memberikan arahan terkait pencarian data dasar yang dapat digunakan untuk menyimulasikan program terkait pertanian, nelayan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan desa.

"Pak Boediono memberikan pintu masuk bagi kami ke BNP2K untuk mendapatkan data-data dasar yang dibutuhkan," ujar Andi.

Topik terakhir, Boediono memberikan masukan mengenai pentingnya memprioritaskan pembangunan di Papua. Boediono meminta pembangunan di Papua mencakup semua hal, baik infrastruktur, sumber daya manusia, maupun program lain yang dianggap menunjang peningkatan kesejahteraan di Papua.

"Pembangunan Papua menjadi pembahasan terakhir yang ditekankan Pak Boediono," ungkap Andi.

Diberitakan sebelumnya, pada Selasa pukul 14.00 WIB, Tim Transisi menemui Boediono untuk meminta masukan, khususnya di bidang ekonomi. Pertemuan digelar tertutup dan berlangsung sekitar 70 menit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com