Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintahan Jokowi-JK Tak Akan Naikkan Harga BBM pada Desember 2014-Januari 2015

Kompas.com - 01/09/2014, 20:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Transisi mengaku telah melakukan simulasi kenaikan harga bahan bakar minyak yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah resmi menjabat presiden dan wakil presiden. Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, kenaikan harga BBM tidak akan terjadi pada Desember 2014 hingga Januari 2015. 

Menurut Andi, selama kurun waktu tersebut inflasi diperkirakan akan mengalami peningkatan.

“Alternatifnya tidak Desember dan Januari. Sebab inflasi dalam kondisi tinggi, itu puncak belanja (masyarakat) dan bersamaan dengan hari libur Natal dan Tahun Baru,” kata Andi, Senin (1/9/2014), di Kantor Transisi, Jakarta.

Menurut Andi, seandainya pemerintah mengambil opsi mengurangi subsidi BBM, hal itu akan dilaksanakan pada bulan November 2014 atau justru setelah Januari 2015. Opsi tersebut memungkinkan karena inflasi yang tak begitu tinggi. Namun, Andi tak menyebut berapa prediksi kenaikan angka inflasi tersebut.

Terkait simulasi yang dilaksanakan, ia menjelaskan, meliputi rencana waktu kenaikan harga serta berapa besaran kenaikan yang akan diterapkan. Andi mengungkapkan, untuk simulasi waktu ada dua opsi, yaitu apabila pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menaikkan harga BBM, akan dilanjutkan pemerintahan Jokowi-JK. Opsi kedua, kata dia, apabila SBY tak menaikkan harga BBM dan Jokowi-JK lah yang akan menaikkan harga BBM tersebut.

“Simulasi (besaran) dari kenaikan Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500 dan Rp 3.000,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com